Ribuan masa Islam tergabung dalam Aliansi Islam Bersatu (AIB) mendatangi gedung Setda dan DPRD Ciamis, tadi pagi.https://news.okezone.com/read/2010/01/08/340/292185/aib-tolak-proyek-mobil-pejabat-rp3-816-miliaridhttps://news.okezone.com/read/2010/01/08/340/292185/aib-tolak-proyek-mobil-pejabat-rp3-816-miliarhttps://news.okezone.com/read/2010/01/08/340/292185/aib-tolak-proyek-mobil-pejabat-rp3-816-miliarJum'at 08 Januari 2010 13:19 WIBUjang Marmuksinudinhttps://e.okezone.com/error.pngCIAMIS - Ribuan masa Islam tergabung dalam Aliansi Islam Bersatu (AIB) mendatangi gedung Setda dan DPRD Ciamis, tadi pagi.   Massa menolak pengadaan 18 unit mobil dinas DPRD dan 1 unit mobil protokoler pemda, senilai Rp3,816 miliyar dalam APBD 2010. Korlap Aksi Endin Lidinilah mengatakan, tuntutan aksi APBD Kab Ciamis Rp1,3 triliyun harus ditinjau ulang.   "APBD Ciamis, belum pro rakyat. Anggaran keagamaan turun, kendaraan dinas malah ditambah," tegas Endin, Jumat (8/1/2010).   Bupati Ciamis Engkon Komara mengatakan, tuntutan pengurangan kendaraan dinas DPRD bukan kewenanganya.   "Kendaraan protokoler bisa ditunda, dan anggaran keagamaan diniyah tidak benar hanya Rp300 juta" kata Engkon.   Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Gandjar M Yusup mengatakan, dirinya orang pertama yang akan menolak pembelian kendaraan dinas DPRD sebanyak 18 unit.   "Jika eksekutif menandatangani, kami DPRD ikut mengawal tuntutan ini. Karena kami bagian pemerintah," tandasnya.CIAMIS - Ribuan masa Islam tergabung dalam Aliansi Islam Bersatu (AIB) mendatangi gedung Setda dan DPRD Ciamis, tadi pagi.   Massa menolak pengadaan 18 unit mobil dinas DPRD dan 1 unit mobil protokoler pemda, senilai Rp3,816 miliyar dalam APBD 2010. Korlap Aksi Endin Lidinilah mengatakan, tuntutan aksi APBD Kab Ciamis Rp1,3 triliyun harus ditinjau ulang.   "APBD Ciamis, belum pro rakyat. Anggaran keagamaan turun, kendaraan dinas malah ditambah," tegas Endin, Jumat (8/1/2010).   Bupati Ciamis Engkon Komara mengatakan, tuntutan pengurangan kendaraan dinas DPRD bukan kewenanganya.   "Kendaraan protokoler bisa ditunda, dan anggaran keagamaan diniyah tidak benar hanya Rp300 juta" kata Engkon.   Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Gandjar M Yusup mengatakan, dirinya orang pertama yang akan menolak pembelian kendaraan dinas DPRD sebanyak 18 unit.   "Jika eksekutif menandatangani, kami DPRD ikut mengawal tuntutan ini. Karena kami bagian pemerintah," tandasnya.