Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan bahwa dana bantuan sosial (bansos) menjadi ladang paling subur bagi para koruptor.https://news.okezone.com/read/2010/01/15/339/294257/proposal-fiktif-modus-utama-korupsi-bansosidhttps://news.okezone.com/read/2010/01/15/339/294257/proposal-fiktif-modus-utama-korupsi-bansoshttps://news.okezone.com/read/2010/01/15/339/294257/proposal-fiktif-modus-utama-korupsi-bansosJum'at 15 Januari 2010 03:04 WIBmuh sahlanhttps://e.okezone.com/error.pngJAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan bahwa dana bantuan sosial (bansos) menjadi ladang paling subur bagi para koruptor.   Dalam penelitian ICW di sembilan daerah, terdapat 122 tersangka dari 65 kasus korupsi dana bansos sepanjang tahun 2009.   “Proposal fiktif menjadi modus utama yang dilakukan untuk mengeruk dana bansos. Korupsi dana bansos ini cenderung meningkat tiap tahun. Ini hasil temuan kami berdasarkan penelitian tahun 2009,” kata Kepala Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto di Jakarta, Kamis (14/1/2010).   Agus menambahkan, kasus korupsi dana bansos terjadi karena program bansos sangat beragam dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah tanpa terkoordinasi.   “Panduan umum penyaluran dana bansos juga tidak ada sehingga mudah ditunggangi partai politik. Ini terbukti karena korupsi bansos ini semakin tinggi menjelang Pemilu 2009,” pungkas Agus.JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan bahwa dana bantuan sosial (bansos) menjadi ladang paling subur bagi para koruptor.   Dalam penelitian ICW di sembilan daerah, terdapat 122 tersangka dari 65 kasus korupsi dana bansos sepanjang tahun 2009.   “Proposal fiktif menjadi modus utama yang dilakukan untuk mengeruk dana bansos. Korupsi dana bansos ini cenderung meningkat tiap tahun. Ini hasil temuan kami berdasarkan penelitian tahun 2009,” kata Kepala Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto di Jakarta, Kamis (14/1/2010).   Agus menambahkan, kasus korupsi dana bansos terjadi karena program bansos sangat beragam dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah tanpa terkoordinasi.   “Panduan umum penyaluran dana bansos juga tidak ada sehingga mudah ditunggangi partai politik. Ini terbukti karena korupsi bansos ini semakin tinggi menjelang Pemilu 2009,” pungkas Agus.