Direktur Indonesian Budget Center Arif Nur Alam mensinyalir adanya kompromi politik di balik rencana pembelian pesawat kepresidenan bernilai Rp700 miliar. Persetujuan Komisi II dan Badan Anggaran DPR adalah buktinya.https://news.okezone.com/read/2010/01/29/337/298794/kompromi-politik-di-balik-isu-pesawat-kepresidenanidhttps://news.okezone.com/read/2010/01/29/337/298794/kompromi-politik-di-balik-isu-pesawat-kepresidenanhttps://news.okezone.com/read/2010/01/29/337/298794/kompromi-politik-di-balik-isu-pesawat-kepresidenanJum'at 29 Januari 2010 08:44 WIBAmirul Hasan(Foto: Abror Rizki/Presidensby.info)https://img.okezone.com/content/2010/01/29/337/298794/TS7LWpNF5q.jpgJAKARTA - Direktur Indonesian Budget Center Arif Nur Alam mensinyalir adanya kompromi politik di balik rencana pembelian pesawat kepresidenan bernilai Rp700 miliar. Persetujuan Komisi II dan Badan Anggaran DPR adalah buktinya."Ada indikasi orientasinya proyek," kata Arif saat berbincang dengan okezone melalui sambungan telepon, Jumat (29/1/2010).Dia menilai, apa yang dilakukan DPR sebagai bentuk legitimasi yang buruk. Apapun alasannya, pengadaan pesawat kepresidenan belum layak dilakukan kerena pemerintah belum menjawab pelayanan dasar masyarakat. "Semestinya mereka memiliki sense of crisis," tegas Arif.Kebijakan anggaran, menurut Arif, seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat kecil. Kesehatan murah, pendidikan gratis dan program kesejahteraan lainnya."Apakah pesawat ini digunakan untuk menonton rakyat kita yang kelaparan, ini tidak indah dan tidak pantas," tukasnya.   Seperti diberitakan, pembelian pesawat kepresidenan ini hamper pasti terealisasi. Anggaran yang digelontorkan sebesar USD75 juta atau setara dengan Rp700 miliar.   DPR berdalih, program ini sudah direncanakan sejak anggoda DPR perode 2004-2009 berkantor di Senayan. Dan rencana pengadaan ini disetujui dengan alasan efesiensi dan keamanan.JAKARTA - Direktur Indonesian Budget Center Arif Nur Alam mensinyalir adanya kompromi politik di balik rencana pembelian pesawat kepresidenan bernilai Rp700 miliar. Persetujuan Komisi II dan Badan Anggaran DPR adalah buktinya."Ada indikasi orientasinya proyek," kata Arif saat berbincang dengan okezone melalui sambungan telepon, Jumat (29/1/2010).Dia menilai, apa yang dilakukan DPR sebagai bentuk legitimasi yang buruk. Apapun alasannya, pengadaan pesawat kepresidenan belum layak dilakukan kerena pemerintah belum menjawab pelayanan dasar masyarakat. "Semestinya mereka memiliki sense of crisis," tegas Arif.Kebijakan anggaran, menurut Arif, seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat kecil. Kesehatan murah, pendidikan gratis dan program kesejahteraan lainnya."Apakah pesawat ini digunakan untuk menonton rakyat kita yang kelaparan, ini tidak indah dan tidak pantas," tukasnya.   Seperti diberitakan, pembelian pesawat kepresidenan ini hamper pasti terealisasi. Anggaran yang digelontorkan sebesar USD75 juta atau setara dengan Rp700 miliar.   DPR berdalih, program ini sudah direncanakan sejak anggoda DPR perode 2004-2009 berkantor di Senayan. Dan rencana pengadaan ini disetujui dengan alasan efesiensi dan keamanan.