Komnas Perempuan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku kepala negara untuk meminta maaf kepada korban dan keluarga korban HAM masa lalu.https://news.okezone.com/read/2010/01/29/337/298904/sby-harus-minta-maaf-kepada-korban-hamidhttps://news.okezone.com/read/2010/01/29/337/298904/sby-harus-minta-maaf-kepada-korban-hamhttps://news.okezone.com/read/2010/01/29/337/298904/sby-harus-minta-maaf-kepada-korban-hamJum'at 29 Januari 2010 12:28 WIBFrida AstutiPresiden SBY (Foto: Daylife)https://img.okezone.com/content/2010/01/29/337/298904/uonGL2gPyp.jpgJAKARTA - Komnas Perempuan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku kepala negara untuk meminta maaf kepada korban dan keluarga korban HAM masa lalu.   Hal tersebut disampaikan komisiaris komnas perempuan Yuniyanti Chuzaifah saat menyampaikan keterangan pers di kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Jumat (29/1/2010).   Komnas perempuan menganggap SBY dalam 100 hari pemerintahannya belum mampu memberikan hak-hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan terhadap korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Sehingga, korban pelanggaran HAM masa lalu semakin jauh dari kesempatan memperoleh pemenuhan hak-haknya.   "Langkah awal yang harus segera dilakukan SBY adalah meminta maaf (kepada korban dan keluara korban HAM) karena dengan meminta maaf artinya ada pengakuan terhadap pelanggaran HAM masa lalu," tandas Yuniyanti.   Yuniyanti berpendat, pemenuhan hak-hak terhadap korban pelanggaran HAM masa lalu tidak akan pernah terwujud bila Presiden tidak meminta maaf terlebih dahulu.   Senada dengan Yuniyanti, Ninik Rahayu komisioner Komnas Perempuan lainnya mengatakan kalau SBY tidak meminta maaf, itu berarti SBY membiarkan kekerasan terhadap korban HAM khususnya perempuan.  JAKARTA - Komnas Perempuan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku kepala negara untuk meminta maaf kepada korban dan keluarga korban HAM masa lalu.   Hal tersebut disampaikan komisiaris komnas perempuan Yuniyanti Chuzaifah saat menyampaikan keterangan pers di kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat, Jumat (29/1/2010).   Komnas perempuan menganggap SBY dalam 100 hari pemerintahannya belum mampu memberikan hak-hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan terhadap korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu. Sehingga, korban pelanggaran HAM masa lalu semakin jauh dari kesempatan memperoleh pemenuhan hak-haknya.   "Langkah awal yang harus segera dilakukan SBY adalah meminta maaf (kepada korban dan keluara korban HAM) karena dengan meminta maaf artinya ada pengakuan terhadap pelanggaran HAM masa lalu," tandas Yuniyanti.   Yuniyanti berpendat, pemenuhan hak-hak terhadap korban pelanggaran HAM masa lalu tidak akan pernah terwujud bila Presiden tidak meminta maaf terlebih dahulu.   Senada dengan Yuniyanti, Ninik Rahayu komisioner Komnas Perempuan lainnya mengatakan kalau SBY tidak meminta maaf, itu berarti SBY membiarkan kekerasan terhadap korban HAM khususnya perempuan.