Tujuh partai mitra koalisi di Pansus Century serempak menyerang Boediono dan Sri Mulyani. Perlukah presiden menjatuhkan sanksi politik kepada partai pendukung pemerintah itu?https://news.okezone.com/read/2010/02/09/339/301835/sanksi-untuk-mitra-koalisi-bukan-wewenang-wapresidhttps://news.okezone.com/read/2010/02/09/339/301835/sanksi-untuk-mitra-koalisi-bukan-wewenang-wapreshttps://news.okezone.com/read/2010/02/09/339/301835/sanksi-untuk-mitra-koalisi-bukan-wewenang-wapresSelasa 09 Februari 2010 12:52 WIBInsaf Albert Tariganhttps://img.okezone.com/content/2010/02/09/339/301835/bla9vpSbl8.jpgJAKARTA - Tujuh partai mitra koalisi di Pansus Century serempak menyerang Boediono dan Sri Mulyani. Perlukah presiden menjatuhkan sanksi politik kepada partai pendukung pemerintah itu?Juru bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat, hal tersebut hak prerogatif dari Presiden. Wakil presiden hanya akan dimintai pendapat terkait hal ini.“Tindakan politik terhadap koalisi itu bukan domain wakil presiden sendirian. Mungkin beliau (Wapres) nanti akan dimintai pendapat oleh presiden sebagai pemgang mandat tertinggi dalam koalisi ini,” jelasnya di Kantor Wakil Presidenm Jakarta, Selasa (9/2/2010).Mengenai perlu tidaknya presiden menjatuhkan sanksi politik kepada partai mitra koalisi, menurut Yopie, untuk di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial, koalisi parlemen menjadi satu dengan koalisi di parlemen.“Argumentasi yang mengatakan bahwa koalisi parlemen dengan koalisi pemerintah itu berbeda, ini sangat politis. Kita ini kan tidak mengenal sistem parlementer, Presiden dipilih oleh rakyat dan presiden membentuk kabinet. Mestinya teman-teman melihat dulu kontrak partai politik dengan presiden,” jelasnya.Kendati demikian, Yopi berpendapat, Wakil Presiden tetap tidak berhak memberikan rekomendasi kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi politik kepada mitra koalisi.“Sebaiknya Pak Boediono tidak perlu memberikan rekomendasi, apakah ada langkah-langkah politik lanjutan mengenai perbedaan pandangan di antara anggota koalisi ini,” katanya.Sebelumnya, Yopie juga menegaskan bahwa Boediono sependapat dengan paparan awal Partai Demokrat dan PKB, bahwa Boediono yang saat itu sebagai mantan gubernur Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan kebijakan yang benar terkait bailout Bank Century.“Pak Boediono yakin semua kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal sementara di Bank Century maupun pemberian FPJP pada waktu itu adalah hal yang benar dan wajib dilakukan karena negara sedang dalam krisis. apabila ada pelanggaran di luar policy silahkan diusut secara hukum,” jelasnya.JAKARTA - Tujuh partai mitra koalisi di Pansus Century serempak menyerang Boediono dan Sri Mulyani. Perlukah presiden menjatuhkan sanksi politik kepada partai pendukung pemerintah itu?Juru bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat, hal tersebut hak prerogatif dari Presiden. Wakil presiden hanya akan dimintai pendapat terkait hal ini.“Tindakan politik terhadap koalisi itu bukan domain wakil presiden sendirian. Mungkin beliau (Wapres) nanti akan dimintai pendapat oleh presiden sebagai pemgang mandat tertinggi dalam koalisi ini,” jelasnya di Kantor Wakil Presidenm Jakarta, Selasa (9/2/2010).Mengenai perlu tidaknya presiden menjatuhkan sanksi politik kepada partai mitra koalisi, menurut Yopie, untuk di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial, koalisi parlemen menjadi satu dengan koalisi di parlemen.“Argumentasi yang mengatakan bahwa koalisi parlemen dengan koalisi pemerintah itu berbeda, ini sangat politis. Kita ini kan tidak mengenal sistem parlementer, Presiden dipilih oleh rakyat dan presiden membentuk kabinet. Mestinya teman-teman melihat dulu kontrak partai politik dengan presiden,” jelasnya.Kendati demikian, Yopi berpendapat, Wakil Presiden tetap tidak berhak memberikan rekomendasi kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi politik kepada mitra koalisi.“Sebaiknya Pak Boediono tidak perlu memberikan rekomendasi, apakah ada langkah-langkah politik lanjutan mengenai perbedaan pandangan di antara anggota koalisi ini,” katanya.Sebelumnya, Yopie juga menegaskan bahwa Boediono sependapat dengan paparan awal Partai Demokrat dan PKB, bahwa Boediono yang saat itu sebagai mantan gubernur Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan kebijakan yang benar terkait bailout Bank Century.“Pak Boediono yakin semua kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal sementara di Bank Century maupun pemberian FPJP pada waktu itu adalah hal yang benar dan wajib dilakukan karena negara sedang dalam krisis. apabila ada pelanggaran di luar policy silahkan diusut secara hukum,” jelasnya.