Puluhan korban lumpur Lapindo yang belum menerima ganti rugi, tidak kenal lelah memperjuangkan hak mereka. Hari ini mereka memblokir jalan.https://news.okezone.com/read/2010/02/18/340/305030/lagi-korban-lapindo-halangi-penanggulanidhttps://news.okezone.com/read/2010/02/18/340/305030/lagi-korban-lapindo-halangi-penanggulanhttps://news.okezone.com/read/2010/02/18/340/305030/lagi-korban-lapindo-halangi-penanggulanKamis 18 Februari 2010 21:06 WIBAbdul RoufLumpur Lapindo (Foto: Koran SI)https://img.okezone.com/content/2010/02/18/340/305030/Jzt91M06bt.jpg SIDOARJO - Puluhan korban lumpur Lapindo yang belum menerima ganti rugi, tidak kenal lelah memperjuangkan hak mereka. Hari ini mereka memblokir jalan.   Mereka menghentikan penanggulan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di kawasan Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin.   Sekira 50 korban asal Desa Kedungbendo, Tanggulangin, memblokir tanggul, sehingga aktivitas penguatan tanggul di kawasan Ketapang terhenti.   Dump truk yang akan membawa material ke tanggul, terpaksa berhenti di tepi jalan raya. “Kami tidak boleh masuk ke lokasi tanggul oleh warga,” ujar salah satu sopir dump truk, Kamis (18/2/2010).   Warga juga longmarch dari pintu masuk tanggul Ketapang sambil menggelar beberapa poster. Poster itu, di antaranya bertuliskan minta percepatan pembayaran ganti rugi dan menolak penanggulan.   Alasan warga menolak penanggulan, kawasan yang ditanggul merupakan tanah yang belum dibayar.”Sampai saat ini pembayaran tanah kami belum tuntas. Jadi kami berhak menghentikan penanggulan,” ujar Abdul Fatah, salah satu tokoh masyarakat Kedungbendo.   Fatah menambahkan, tanah milik warga sudah hampir semuanya berubah menjadi kolam penampungan lumpur. Padahal, tanah itu belum dibayar lunas, tapi sudah ditanggul. Bahkan ada pula tanah warga yang belum dibayar ganti ruginya sama sekali, tapi sudah dibangun tanggul.   Hal senada juga diungkapkan Hasan, Kepala Desa Kedungbendo, warga menuntut agar ganti rugi dibayar lunas. Kenyataannya, sampai sekarang belum ada titik terang kapan aset warga Kedungbendo sebanyak 200 berkas akan dibayar.   “Kami sudah bertemu dengan Minarak (PT Minarak Lapindo Jaya). Keputusannya, ganti rugi akan diangsur. Kami menuntut agar dibayar tunai. Sebelum lunas, tanah kami jangan dibuat kolam penampungan lumpur,” pinta Hasan.   Demo yang dilakukan korban Lumpur merupakan yang kesekian kalinya. Setelah memblokir tanggul mereka kemudian membukanya kembali. Lagi-lagi, akibat pemblokiran ini penanganan tanggul terhambat.   Sementara itu, Humas BPLS, Akhmad Zulkarnain mengatakan pihaknya membuat gorong-gorong ke kolam Lumpur di Kedungbendo supaya kolam lumpur dekat semburan tidak penuh. Selain itu, penguatan tanggul di kawasan itu bertujuan agar tanggul tidak jebol.   “Kami berusaha agar tanggul tetap aman. Salah satunya, penguatan tanggul terus kami lakukan. Apalagi saat ini musim hujan, volume Lumpur bertambah,” ujar Zulkarnain. SIDOARJO - Puluhan korban lumpur Lapindo yang belum menerima ganti rugi, tidak kenal lelah memperjuangkan hak mereka. Hari ini mereka memblokir jalan.   Mereka menghentikan penanggulan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di kawasan Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin.   Sekira 50 korban asal Desa Kedungbendo, Tanggulangin, memblokir tanggul, sehingga aktivitas penguatan tanggul di kawasan Ketapang terhenti.   Dump truk yang akan membawa material ke tanggul, terpaksa berhenti di tepi jalan raya. “Kami tidak boleh masuk ke lokasi tanggul oleh warga,” ujar salah satu sopir dump truk, Kamis (18/2/2010).   Warga juga longmarch dari pintu masuk tanggul Ketapang sambil menggelar beberapa poster. Poster itu, di antaranya bertuliskan minta percepatan pembayaran ganti rugi dan menolak penanggulan.   Alasan warga menolak penanggulan, kawasan yang ditanggul merupakan tanah yang belum dibayar.”Sampai saat ini pembayaran tanah kami belum tuntas. Jadi kami berhak menghentikan penanggulan,” ujar Abdul Fatah, salah satu tokoh masyarakat Kedungbendo.   Fatah menambahkan, tanah milik warga sudah hampir semuanya berubah menjadi kolam penampungan lumpur. Padahal, tanah itu belum dibayar lunas, tapi sudah ditanggul. Bahkan ada pula tanah warga yang belum dibayar ganti ruginya sama sekali, tapi sudah dibangun tanggul.   Hal senada juga diungkapkan Hasan, Kepala Desa Kedungbendo, warga menuntut agar ganti rugi dibayar lunas. Kenyataannya, sampai sekarang belum ada titik terang kapan aset warga Kedungbendo sebanyak 200 berkas akan dibayar.   “Kami sudah bertemu dengan Minarak (PT Minarak Lapindo Jaya). Keputusannya, ganti rugi akan diangsur. Kami menuntut agar dibayar tunai. Sebelum lunas, tanah kami jangan dibuat kolam penampungan lumpur,” pinta Hasan.   Demo yang dilakukan korban Lumpur merupakan yang kesekian kalinya. Setelah memblokir tanggul mereka kemudian membukanya kembali. Lagi-lagi, akibat pemblokiran ini penanganan tanggul terhambat.   Sementara itu, Humas BPLS, Akhmad Zulkarnain mengatakan pihaknya membuat gorong-gorong ke kolam Lumpur di Kedungbendo supaya kolam lumpur dekat semburan tidak penuh. Selain itu, penguatan tanggul di kawasan itu bertujuan agar tanggul tidak jebol.   “Kami berusaha agar tanggul tetap aman. Salah satunya, penguatan tanggul terus kami lakukan. Apalagi saat ini musim hujan, volume Lumpur bertambah,” ujar Zulkarnain.