Kementerian Sosial mencatat saat ini terdapat 232 ribu anak di Indonesia yang hidupnya menggelandang di jalanan.https://news.okezone.com/read/2010/03/12/337/312100/232-ribu-anak-di-indonesia-jadi-gelandanganidhttps://news.okezone.com/read/2010/03/12/337/312100/232-ribu-anak-di-indonesia-jadi-gelandanganhttps://news.okezone.com/read/2010/03/12/337/312100/232-ribu-anak-di-indonesia-jadi-gelandanganJum'at 12 Maret 2010 20:07 WIBRohmatIlustrasi (Foto: Koran SI)https://img.okezone.com/content/2010/03/12/337/312100/b2urLmPsCH.jpgDENPASAR - Kementerian Sosial mencatat saat ini terdapat 232 ribu anak di Indonesia yang hidupnya menggelandang di jalanan.   “Anak-anak yang menggelandang ini harus diselesaikan. Tidak hanya urusan makan saja, namun masalah kesehatan, pendidikan harus mendapat perhatian serius semua pihak,” ujar Menteri Sosial Salim Segaff Al Jufri di sela-sela rakornas Program Keluarga Harapan wilayah Indonesia Timur di Hotel Aston Denpasar, Jalan Gatot Subroto, Jumat, (12/3/2010).   Dikatakan Mensos, anak-anak yang mengisi hidupnya di jalanan kota-kota besar rentan mengalami tekanan hidup atau stres. “Mereka hanya empat hingga lima jam di sekolah, sisanya dihabiskan di jalan,” imbuh mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi ini.   Banyaknya anak-anak yang hidup menggelandang seperti di Jakarta, diakui Mensos lebih banyak disebabkan kemiskinan. “80 persen hingga 90 persen sebab kemikiskinan, setelah dilakukan pendataan, sebagian besar mereka datang dari daerah miskin pinggiran seperti Bogor, Bekasi, Indramayu, dan lainnya,” jelas Salim.   Kemensos lewat program keluarga harapan (PKH) pada 2010, mencantumkan salah satu sasaran program adalah anak-anak putus sekolah atau mereka yang menggelandang di jalan.   Guna mendukung program PKH, Kemenson mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun dari total anggaran Rp3,6 triliun untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.   Menurut Salim, keberhasilan program menekan angka kemiskinan, tak lepas dari dukungan pemerintah daerah mulai Gubernur dan Bupati untuk merancang program-program untuk mengentaskan angka kemiskinan.   “Dana-dana dekonsentrasi bisa saja dipakai untuk program ini, derah pun bisa mengajukan program ke pusat melalui berbagai instansi dan kementerian yang ada,” tambahnya.     Saat ini, ada 16 instansi atau lembaga yang menangani masalah kemiskinan sehingga diperlukan langkah dan koordinasi sinergis antara pihak terkait untuk bersama-sama menekan angka kemiskinan di Indonesia. DENPASAR - Kementerian Sosial mencatat saat ini terdapat 232 ribu anak di Indonesia yang hidupnya menggelandang di jalanan.   “Anak-anak yang menggelandang ini harus diselesaikan. Tidak hanya urusan makan saja, namun masalah kesehatan, pendidikan harus mendapat perhatian serius semua pihak,” ujar Menteri Sosial Salim Segaff Al Jufri di sela-sela rakornas Program Keluarga Harapan wilayah Indonesia Timur di Hotel Aston Denpasar, Jalan Gatot Subroto, Jumat, (12/3/2010).   Dikatakan Mensos, anak-anak yang mengisi hidupnya di jalanan kota-kota besar rentan mengalami tekanan hidup atau stres. “Mereka hanya empat hingga lima jam di sekolah, sisanya dihabiskan di jalan,” imbuh mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi ini.   Banyaknya anak-anak yang hidup menggelandang seperti di Jakarta, diakui Mensos lebih banyak disebabkan kemiskinan. “80 persen hingga 90 persen sebab kemikiskinan, setelah dilakukan pendataan, sebagian besar mereka datang dari daerah miskin pinggiran seperti Bogor, Bekasi, Indramayu, dan lainnya,” jelas Salim.   Kemensos lewat program keluarga harapan (PKH) pada 2010, mencantumkan salah satu sasaran program adalah anak-anak putus sekolah atau mereka yang menggelandang di jalan.   Guna mendukung program PKH, Kemenson mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun dari total anggaran Rp3,6 triliun untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.   Menurut Salim, keberhasilan program menekan angka kemiskinan, tak lepas dari dukungan pemerintah daerah mulai Gubernur dan Bupati untuk merancang program-program untuk mengentaskan angka kemiskinan.   “Dana-dana dekonsentrasi bisa saja dipakai untuk program ini, derah pun bisa mengajukan program ke pusat melalui berbagai instansi dan kementerian yang ada,” tambahnya.     Saat ini, ada 16 instansi atau lembaga yang menangani masalah kemiskinan sehingga diperlukan langkah dan koordinasi sinergis antara pihak terkait untuk bersama-sama menekan angka kemiskinan di Indonesia.