Ketua Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar menganggap berbedaan pendapat di masyarakat mengenai fatwa pengharaman rokok yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah didasari perbedaan cara melihat persoalan.https://news.okezone.com/read/2010/03/16/337/312888/rokok-haram-muhammadiyah-maklumi-beda-pendapatidhttps://news.okezone.com/read/2010/03/16/337/312888/rokok-haram-muhammadiyah-maklumi-beda-pendapathttps://news.okezone.com/read/2010/03/16/337/312888/rokok-haram-muhammadiyah-maklumi-beda-pendapatSelasa 16 Maret 2010 09:02 WIBTaufik HidayatIlustrasi (Foto: daylife)https://img.okezone.com/content/2010/03/16/337/312888/NVEKZCvlrX.jpgJAKARTA - Ketua Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar menganggap berbedaan pendapat di masyarakat mengenai fatwa pengharaman rokok yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah didasari perbedaan cara melihat persoalan.   Hal itu menanggapi pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali yang menggagap fatwa pengharaman merokok bisa membuat keresahan di masyarakat.   "Kita tidak menganggap ini suatu keresahan. Itu tergantung bagaimana melihatnya," katanya saat dihubungi okezone, Senin (15/3/2010).   Menurut, Syamsul merokok dinilai dapat membahayakan kesehatan karena mengandung zat adiktif dan zat berbahaya lainnya. Dikeluarkannya fatwa tersebut merupakan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang kondusif.   "Dampak buruk tidak hanya dirasakan pada perokok tapi juga dirasakan pada balita. Apalagi ongkos belanja lebih banyak dihabiskan untuk membeli rokok dibading untuk kebutuhan pokok," tambahnya.   Sebelumnya, Suryadharma menilai fatwa itu akan menimbulkan keresahan bukan hanya dalam faktor agama, tapi juga faktor ekonomi.   "Kalau sudah berdampak pada banyak hal, maka yang muncul adalah keresahan. Jadi jangan asal bikin fatwa," kata Suryadharma di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin 15 Maret 2010.   "Saya belum baca sepenuhnya apa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Tapi sepengetahuan saya, rokok itu makruh bukan haram," tambahnya.   Namun, lanjutnya, rokok bisa saja diharamkan kalau rokok itu secara langsung membahayakan kesehatan. Misalnya, merokok di tengah keramaian, buat orang yang berpenyakit jantung, atau lainnya.   Kementerian Agama sendiri, sebenarnya tidak punya kompentensi dalam menanggapi fatwa. "Yang punya kompetensi itu ulama. Jadi ijma ulama," tegasnya.JAKARTA - Ketua Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah Syamsul Anwar menganggap berbedaan pendapat di masyarakat mengenai fatwa pengharaman rokok yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah didasari perbedaan cara melihat persoalan.   Hal itu menanggapi pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali yang menggagap fatwa pengharaman merokok bisa membuat keresahan di masyarakat.   "Kita tidak menganggap ini suatu keresahan. Itu tergantung bagaimana melihatnya," katanya saat dihubungi okezone, Senin (15/3/2010).   Menurut, Syamsul merokok dinilai dapat membahayakan kesehatan karena mengandung zat adiktif dan zat berbahaya lainnya. Dikeluarkannya fatwa tersebut merupakan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang kondusif.   "Dampak buruk tidak hanya dirasakan pada perokok tapi juga dirasakan pada balita. Apalagi ongkos belanja lebih banyak dihabiskan untuk membeli rokok dibading untuk kebutuhan pokok," tambahnya.   Sebelumnya, Suryadharma menilai fatwa itu akan menimbulkan keresahan bukan hanya dalam faktor agama, tapi juga faktor ekonomi.   "Kalau sudah berdampak pada banyak hal, maka yang muncul adalah keresahan. Jadi jangan asal bikin fatwa," kata Suryadharma di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin 15 Maret 2010.   "Saya belum baca sepenuhnya apa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Tapi sepengetahuan saya, rokok itu makruh bukan haram," tambahnya.   Namun, lanjutnya, rokok bisa saja diharamkan kalau rokok itu secara langsung membahayakan kesehatan. Misalnya, merokok di tengah keramaian, buat orang yang berpenyakit jantung, atau lainnya.   Kementerian Agama sendiri, sebenarnya tidak punya kompentensi dalam menanggapi fatwa. "Yang punya kompetensi itu ulama. Jadi ijma ulama," tegasnya.