Kewenangan Gubernur untuk menjatuhkan sanksi kepada Bupati atau Wali Kota rencananya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Presiden (Kepres).https://news.okezone.com/read/2010/04/05/337/319148/disusun-mekanisme-sanksi-gubernur-untuk-wali-kotaidhttps://news.okezone.com/read/2010/04/05/337/319148/disusun-mekanisme-sanksi-gubernur-untuk-wali-kotahttps://news.okezone.com/read/2010/04/05/337/319148/disusun-mekanisme-sanksi-gubernur-untuk-wali-kotaSenin 05 April 2010 03:33 WIBmuh sahlanhttps://img.okezone.com/content/2010/04/05/337/319148/TK2Ezq1osF.jpgJAKARTA - Kewenangan Gubernur untuk menjatuhkan sanksi kepada Bupati atau Wali Kota rencananya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Presiden (Kepres).   Kewenangan memperkuat posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tersebut memang hanya disinggung secara umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19/2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.   “Dalam PP 19 dirumuskan bahwa pemberian sanksi oleh Gubernur kepada Bupati/Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu, Kemendagri menyusun tata caranya ataupun mekanismenya,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sodjuangon Situmorang, Minggu (4/4/2010).   Sudjuangon menambahkan, tata cara pemberisan sanksi tersebut rencananya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Selanjutnya Mendagri akan menindaklanjutinya melalui Peraturan Mendagri.JAKARTA - Kewenangan Gubernur untuk menjatuhkan sanksi kepada Bupati atau Wali Kota rencananya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Presiden (Kepres).   Kewenangan memperkuat posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tersebut memang hanya disinggung secara umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19/2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.   “Dalam PP 19 dirumuskan bahwa pemberian sanksi oleh Gubernur kepada Bupati/Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu, Kemendagri menyusun tata caranya ataupun mekanismenya,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sodjuangon Situmorang, Minggu (4/4/2010).   Sudjuangon menambahkan, tata cara pemberisan sanksi tersebut rencananya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Selanjutnya Mendagri akan menindaklanjutinya melalui Peraturan Mendagri.