Ketua DPR Marzuki Ali menilai TNI sebaiknya memfokuskan diri menjaga keamanan dulu sebelum menggunakan hak pilihnya dalam pemilu mendatang.https://news.okezone.com/read/2010/06/24/339/346168/marzuki-tni-sebaiknya-jaga-keamanan-duluidhttps://news.okezone.com/read/2010/06/24/339/346168/marzuki-tni-sebaiknya-jaga-keamanan-duluhttps://news.okezone.com/read/2010/06/24/339/346168/marzuki-tni-sebaiknya-jaga-keamanan-duluKamis 24 Juni 2010 11:52 WIBMaria Ulfa Eleven Safahttps://img.okezone.com/content/2010/06/24/339/346168/lBZNdC3VrC.jpgJAKARTA - Pro dan kontra atas diperbolehkannya TNI untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2014 mendatang terus berlanjut. Ketua DPR Marzuki Ali menilai TNI sebaiknya memfokuskan diri menjaga keamanan dulu.“Kita khawatir stabilitas keamanan jadi terganggu,” kata Marzuki di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/6/2010).Mantan Sekjen Partai Demokrat ini menambahkan, dengan diperbolehkannya TNI menggunakan haknya dikhawatirkan akan memenangkan salah satu kandidat.“Nyatanya kan PNS ini dikerahkan oleh incumbent, dijadikan timses, kalau tidak berpihak nanti diganti. Cara-cara seperti ini masih berjalan di PNS, nah bagaimana di TNI,” tuturnya.Jika hal tersebut dirasa perlu, tambah Marzuki, sebaiknya dicarikan waktu yang tepat untuk TNI menggunakan hak pilihnya.“Ada waktunya, perlu dipertimbangkan waktunya karena kita tidak boleh menutup hak politik seseorang. PNS saja punya hak, tapi pelan-pelan supaya mereka tahu bahwa mereka dilarang berpihak, dilarang kampanye, tapi mereka dikasih hak milih,” tuturnya.Ditanya apakah 2014 waktu yang cocok untuk TNI menggunakan hak pilih, Marzuki berujar, “Tolong dipertimbangkan lagi lah oleh mereka-mereka yang mengkajinya dalam undang-undang,” paparnya.JAKARTA - Pro dan kontra atas diperbolehkannya TNI untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2014 mendatang terus berlanjut. Ketua DPR Marzuki Ali menilai TNI sebaiknya memfokuskan diri menjaga keamanan dulu.“Kita khawatir stabilitas keamanan jadi terganggu,” kata Marzuki di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/6/2010).Mantan Sekjen Partai Demokrat ini menambahkan, dengan diperbolehkannya TNI menggunakan haknya dikhawatirkan akan memenangkan salah satu kandidat.“Nyatanya kan PNS ini dikerahkan oleh incumbent, dijadikan timses, kalau tidak berpihak nanti diganti. Cara-cara seperti ini masih berjalan di PNS, nah bagaimana di TNI,” tuturnya.Jika hal tersebut dirasa perlu, tambah Marzuki, sebaiknya dicarikan waktu yang tepat untuk TNI menggunakan hak pilihnya.“Ada waktunya, perlu dipertimbangkan waktunya karena kita tidak boleh menutup hak politik seseorang. PNS saja punya hak, tapi pelan-pelan supaya mereka tahu bahwa mereka dilarang berpihak, dilarang kampanye, tapi mereka dikasih hak milih,” tuturnya.Ditanya apakah 2014 waktu yang cocok untuk TNI menggunakan hak pilih, Marzuki berujar, “Tolong dipertimbangkan lagi lah oleh mereka-mereka yang mengkajinya dalam undang-undang,” paparnya.