Kepala Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis meminta polemik dana aspirasi tidak dipolitisasi.https://news.okezone.com/read/2010/06/30/339/348267/banggar-minta-dana-aspirasi-jangan-dipolitisasiidhttps://news.okezone.com/read/2010/06/30/339/348267/banggar-minta-dana-aspirasi-jangan-dipolitisasihttps://news.okezone.com/read/2010/06/30/339/348267/banggar-minta-dana-aspirasi-jangan-dipolitisasiRabu 30 Juni 2010 16:33 WIBAndina Meryanihttps://img.okezone.com/content/2010/06/30/339/348267/GwZuxjy8jU.jpgJAKARTA - Kepala Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis meminta polemik dana aspirasi yang bermaksud untuk pembangunan daerah tidak dicampur adukkan dengan langkah politik salah satu partai."Jangan gunakan alasan politik untuk menjegal satu ide keadilan untuk pembangunan," ujar Harry dalam diskusi “Urgensi Penerapan Ekonomi Pancasila Ditengah Hantaman Ekonomi Global” di Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Jakarta, Rabu (30/6/2010).Menurutnya, dana aspirasi itu merupakan bentuk lain dari rencana pembangunan daerah. Untuk itu, dirinya meminta bahwa antara sisi pemerintah dan sisi legislatif harus mampu mengkombinasikan."Kalau soal dana aspirasi kan salah satu entery point juga sebagai strategi pembangunan ke wilayahan," terangnya.Untuk itu, Harry menepis terkait apakah dana aspirasi tersebut menyangkut kepentingan politik di dalamnya."Tidak ada itu, kalau berprasangka politik seperti itu tidak akan ada pembangunan kewilayahan. Jangan gunakan persepsi politik untuk menggagalkan stategi kewilayahan," jelasnya.Jika DPD ternyata juga menganggarkan anggaran desa, dia pun menilai hal tersebut justru lebih bagus. "Mereka tidak punya hak putus, karena hak putus ada di DPR, Semua serba mungkin," katanya.Sementara itu, Partai Golkar sendiri, akan pelajari lebih dalam jika usulan tersebut nantinya masuk ke DPD, dalam program P4D (Program Percepatan Pemerataan Pembangunan Daerah). "Kita akan tetap pelajari, kita akan berfikir positif. Bukan hanya DPR yang mempertimbangkan, tapi pemerintah pun harus mempertimbangkan. Karena itu DPR dan Pemerintah harus menjelaskan menerima atau menolak, jangan hanya menerangkan bahwa hal tersebut berpotensi melanggar UU," tandasnya.JAKARTA - Kepala Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis meminta polemik dana aspirasi yang bermaksud untuk pembangunan daerah tidak dicampur adukkan dengan langkah politik salah satu partai."Jangan gunakan alasan politik untuk menjegal satu ide keadilan untuk pembangunan," ujar Harry dalam diskusi “Urgensi Penerapan Ekonomi Pancasila Ditengah Hantaman Ekonomi Global” di Megawati Institute, Jalan Proklamasi, Jakarta, Rabu (30/6/2010).Menurutnya, dana aspirasi itu merupakan bentuk lain dari rencana pembangunan daerah. Untuk itu, dirinya meminta bahwa antara sisi pemerintah dan sisi legislatif harus mampu mengkombinasikan."Kalau soal dana aspirasi kan salah satu entery point juga sebagai strategi pembangunan ke wilayahan," terangnya.Untuk itu, Harry menepis terkait apakah dana aspirasi tersebut menyangkut kepentingan politik di dalamnya."Tidak ada itu, kalau berprasangka politik seperti itu tidak akan ada pembangunan kewilayahan. Jangan gunakan persepsi politik untuk menggagalkan stategi kewilayahan," jelasnya.Jika DPD ternyata juga menganggarkan anggaran desa, dia pun menilai hal tersebut justru lebih bagus. "Mereka tidak punya hak putus, karena hak putus ada di DPR, Semua serba mungkin," katanya.Sementara itu, Partai Golkar sendiri, akan pelajari lebih dalam jika usulan tersebut nantinya masuk ke DPD, dalam program P4D (Program Percepatan Pemerataan Pembangunan Daerah). "Kita akan tetap pelajari, kita akan berfikir positif. Bukan hanya DPR yang mempertimbangkan, tapi pemerintah pun harus mempertimbangkan. Karena itu DPR dan Pemerintah harus menjelaskan menerima atau menolak, jangan hanya menerangkan bahwa hal tersebut berpotensi melanggar UU," tandasnya.