Partai politik yang tergabung dalam koalisi terusik dengan isu reshuffle yang diusulkan Partai Golkar.https://news.okezone.com/read/2010/07/14/339/352694/koalisi-terusik-isu-reshuffleidhttps://news.okezone.com/read/2010/07/14/339/352694/koalisi-terusik-isu-reshufflehttps://news.okezone.com/read/2010/07/14/339/352694/koalisi-terusik-isu-reshuffleRabu 14 Juli 2010 06:42 WIBKoran SIKabinet Indonesia Bersatu II (Foto: Koran SI)https://img.okezone.com/content/2010/07/14/339/352694/NHgyJx1wlK.jpgJAKARTA – Partai politik yang tergabung dalam koalisi terusik dengan isu reshuffle yang diusulkan Partai Golkar.Kemarin, mereka ramai-ramai menolak usulan itu. Bahkan, Partai Demokrat mengingatkan partai berlambang pohon beringin tersebut agar tidak terus mendorong wacana reshuffle. Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Marzuki Alie menilai usulan reshuffle yang disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso sebagai bentuk campur tangan terhadap hak prerogatif Presiden. Dia menandaskan, evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bukan untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atau partai politik terkait kinerja menteri. Karena itu, Marzuki meminta agar DPR dan partai politik tidak mengusulkan sesuatu berdasarkan hasil evaluasi UKP4. “Janganlah (mengusulkan reshuffle), terserah Presiden saja.Yang menentukan keep (dipertahankan) atau tidaknya menteri kan Presiden,” ujar Marzuki di Jakarta kemarin. Marzuki juga melihat, secara rasional usulan reshuffle belum diperlukan karena Kabinet Indonesia (KIB) II baru bekerja selama enam bulan. Berdasarkan kesepakatan awal, evaluasi terhadap menteri dilakukan dalam 100 hari pertama,kemudian diikuti evaluasi tiap tahun.“Setengah tahun kok ada reshuffle,gimana sih,”katanya. PihakIstanaKepresidenanmenganggap wajar isu reshuffle yang dilemparkan Partai Golkar. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha memastikan Presiden SBY telah mendengar adanya wacana ini. Namun,hingga kemarin belum ada komentar dari Presiden secara langsung untuk menanggapinya. “Itu (reshuffle) diwacanakan dari salah satu partai politik dan itu (muncul) dari dalam koalisi,saya kira hal yang wajar dan tetap bisa diterima. Dari pihak Istana sendiri belum pernah bicara tentang itu (reshuffle),” ujar Julian di Kantor Kepresidenan Jakarta. Julian menilai tidak ada yang luar biasa atau berlebihan dari usulan perombakan kabinet tersebut. Dalam pandangannya, laporan penilaian kinerja para menteri yang disampaikan Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto tentang beberapa lembaga dan kementerian yang memiliki rapor merah belum bisa dikatakan sebagai tolok ukur Presiden untuk melakukan perombakan kabinet. “Laporan dari UKP4 terhadap kinerja tiap kementerian dan lembaga jelas merupakan satu masukan (bagi) Presiden terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang tiap kementerian. Tapi sampai hari ini saya belum dengar ada isu reshuffle yang terkait dengan kinerja kementerian,” tambahnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan hasil evaluasi UKP4 atas kementerian dijadikan bahan untuk melakukan reshuffle KIB II.Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso meminta Presiden SBY tidak perlu menghitung efek politik reshuffle. (frd)JAKARTA – Partai politik yang tergabung dalam koalisi terusik dengan isu reshuffle yang diusulkan Partai Golkar.Kemarin, mereka ramai-ramai menolak usulan itu. Bahkan, Partai Demokrat mengingatkan partai berlambang pohon beringin tersebut agar tidak terus mendorong wacana reshuffle. Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Marzuki Alie menilai usulan reshuffle yang disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso sebagai bentuk campur tangan terhadap hak prerogatif Presiden. Dia menandaskan, evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bukan untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atau partai politik terkait kinerja menteri. Karena itu, Marzuki meminta agar DPR dan partai politik tidak mengusulkan sesuatu berdasarkan hasil evaluasi UKP4. “Janganlah (mengusulkan reshuffle), terserah Presiden saja.Yang menentukan keep (dipertahankan) atau tidaknya menteri kan Presiden,” ujar Marzuki di Jakarta kemarin. Marzuki juga melihat, secara rasional usulan reshuffle belum diperlukan karena Kabinet Indonesia (KIB) II baru bekerja selama enam bulan. Berdasarkan kesepakatan awal, evaluasi terhadap menteri dilakukan dalam 100 hari pertama,kemudian diikuti evaluasi tiap tahun.“Setengah tahun kok ada reshuffle,gimana sih,”katanya. PihakIstanaKepresidenanmenganggap wajar isu reshuffle yang dilemparkan Partai Golkar. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha memastikan Presiden SBY telah mendengar adanya wacana ini. Namun,hingga kemarin belum ada komentar dari Presiden secara langsung untuk menanggapinya. “Itu (reshuffle) diwacanakan dari salah satu partai politik dan itu (muncul) dari dalam koalisi,saya kira hal yang wajar dan tetap bisa diterima. Dari pihak Istana sendiri belum pernah bicara tentang itu (reshuffle),” ujar Julian di Kantor Kepresidenan Jakarta. Julian menilai tidak ada yang luar biasa atau berlebihan dari usulan perombakan kabinet tersebut. Dalam pandangannya, laporan penilaian kinerja para menteri yang disampaikan Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto tentang beberapa lembaga dan kementerian yang memiliki rapor merah belum bisa dikatakan sebagai tolok ukur Presiden untuk melakukan perombakan kabinet. “Laporan dari UKP4 terhadap kinerja tiap kementerian dan lembaga jelas merupakan satu masukan (bagi) Presiden terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang tiap kementerian. Tapi sampai hari ini saya belum dengar ada isu reshuffle yang terkait dengan kinerja kementerian,” tambahnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan hasil evaluasi UKP4 atas kementerian dijadikan bahan untuk melakukan reshuffle KIB II.Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso meminta Presiden SBY tidak perlu menghitung efek politik reshuffle. (frd)