Wacana penyederhanaan partai yang diusulkan Partai Demokrat didukung oleh pengamat politik. Pasalnya sistem multipartai tak sejodoh dengan sistem presidensil yang dianut Indonesia.https://news.okezone.com/read/2010/07/31/339/358459/penyederhanaan-partai-sesuai-sistem-presidensilidhttps://news.okezone.com/read/2010/07/31/339/358459/penyederhanaan-partai-sesuai-sistem-presidensilhttps://news.okezone.com/read/2010/07/31/339/358459/penyederhanaan-partai-sesuai-sistem-presidensilSabtu 31 Juli 2010 18:56 WIBMisbahol Munirhttps://e.okezone.com/error.pngJAKARTA - Wacana penyederhanaan partai yang diusulkan Partai Demokrat didukung oleh pengamat politik. Pasalnya sistem multipartai tak sejodoh dengan sistem presidensil yang dianut Indonesia."Sistem multipartai yang ekstrim tidak bisa beradaptasi dengan sistem presidensial. Banyak negara Amerika Latin yang ambruk karena menggabungkan dua sistem ini," ujar peneliti Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi di Doekoen Coffee, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (31/7/2010).Kedua sistem ini, lanjutnya, tidak bisa digabungkan, karena dua legitimasi yang sama-sama mengklaim dipilih oleh rakyat. Begitu pula dengan istilah koalisi, yang tidak ada dalam sistem presidensial.Ditegaskannya, sistem multipartai yang ada saat ini, membuat pemilih skeptis. Konstituen menginginkan penyederhanaan partai. Karena dengan sistem multipartai DPR lebih banyak berada di wilayah abu-abu antara koalisi dan oposisi."Maksudnya partai tidak memiliki posisi yang jelas. Kadang oposisi, kadang koalisi," katanya.JAKARTA - Wacana penyederhanaan partai yang diusulkan Partai Demokrat didukung oleh pengamat politik. Pasalnya sistem multipartai tak sejodoh dengan sistem presidensil yang dianut Indonesia."Sistem multipartai yang ekstrim tidak bisa beradaptasi dengan sistem presidensial. Banyak negara Amerika Latin yang ambruk karena menggabungkan dua sistem ini," ujar peneliti Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi di Doekoen Coffee, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (31/7/2010).Kedua sistem ini, lanjutnya, tidak bisa digabungkan, karena dua legitimasi yang sama-sama mengklaim dipilih oleh rakyat. Begitu pula dengan istilah koalisi, yang tidak ada dalam sistem presidensial.Ditegaskannya, sistem multipartai yang ada saat ini, membuat pemilih skeptis. Konstituen menginginkan penyederhanaan partai. Karena dengan sistem multipartai DPR lebih banyak berada di wilayah abu-abu antara koalisi dan oposisi."Maksudnya partai tidak memiliki posisi yang jelas. Kadang oposisi, kadang koalisi," katanya.