Setelah sebelumnya Gubernur Jabar Ahmad Heryawan akan diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini giliran pimpinan DPRD Jabar yang dilaporkan ke lembaga tersebut oleh West Java Parliament Watch (WJPW).https://news.okezone.com/read/2010/08/13/340/362739/pimpinan-dprd-jabar-diduga-terlibat-suapidhttps://news.okezone.com/read/2010/08/13/340/362739/pimpinan-dprd-jabar-diduga-terlibat-suaphttps://news.okezone.com/read/2010/08/13/340/362739/pimpinan-dprd-jabar-diduga-terlibat-suapJum'at 13 Agustus 2010 14:52 WIBGin Gin Tigin Ginulurhttps://img.okezone.com/content/2010/08/13/340/362739/FnXHxtwoil.jpgBANDUNG – Setelah sebelumnya Gubernur Jabar Ahmad Heryawan akan diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini giliran pimpinan DPRD Jabar yang dilaporkan ke lembaga tersebut oleh West Java Parliament Watch (WJPW).   West Java Parliament Watch (WJPW) menduga para pimpinan DPRD Jabar melakukan praktik suap terhadap pemerintah kota/kabupaten di Jabar sebagai daya tawar terhadap besaran bantuan keuangan kota/kabupaten dari APBD Jabar 2009 dan 2010.   Ketua WJPW Asep Hadian Permana mengatakan, pihaknya sudah melakukan investigasi terhadap praktik suap tersebut dan mendapatkan bukti-bukti transfer uang ke Pimpinan DPRD Jabar.   Menurut Asep, dua pemerintahan yakni Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor sudah mau bersaksi dalam kasus ini karena kegelisahan mereka mendapat 'tekanan' dari kalangan DPRD Jabar.   "Kami sudah mengadukan kasus ini ke KPK 9 Agustus 2010 lalu, didampingi Indonesia Corruption Watch (ICW). Ini praktik akal-akalan yang harusnya tak ada di era reformasi seperti ini," ujar Asep, Jumat (13/8/2010).   WJPW pun mendesak auditor resmi pemerintah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut mengungkap dugaan suap tersebut dengan mengaudit rekening pimpinan DPRD Jabar yang berjumlah lima orang.   Seperti diketahui, pimpinan DPRD Jabar terdiri atas ketua dari Partai Demokrat dan empat wakil ketua dari Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan.BANDUNG – Setelah sebelumnya Gubernur Jabar Ahmad Heryawan akan diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini giliran pimpinan DPRD Jabar yang dilaporkan ke lembaga tersebut oleh West Java Parliament Watch (WJPW).   West Java Parliament Watch (WJPW) menduga para pimpinan DPRD Jabar melakukan praktik suap terhadap pemerintah kota/kabupaten di Jabar sebagai daya tawar terhadap besaran bantuan keuangan kota/kabupaten dari APBD Jabar 2009 dan 2010.   Ketua WJPW Asep Hadian Permana mengatakan, pihaknya sudah melakukan investigasi terhadap praktik suap tersebut dan mendapatkan bukti-bukti transfer uang ke Pimpinan DPRD Jabar.   Menurut Asep, dua pemerintahan yakni Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor sudah mau bersaksi dalam kasus ini karena kegelisahan mereka mendapat 'tekanan' dari kalangan DPRD Jabar.   "Kami sudah mengadukan kasus ini ke KPK 9 Agustus 2010 lalu, didampingi Indonesia Corruption Watch (ICW). Ini praktik akal-akalan yang harusnya tak ada di era reformasi seperti ini," ujar Asep, Jumat (13/8/2010).   WJPW pun mendesak auditor resmi pemerintah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut mengungkap dugaan suap tersebut dengan mengaudit rekening pimpinan DPRD Jabar yang berjumlah lima orang.   Seperti diketahui, pimpinan DPRD Jabar terdiri atas ketua dari Partai Demokrat dan empat wakil ketua dari Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan.