Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal berharap usulan mengajukan hak interpelasi terkait sikap pemerintah terhadap Malaysia, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.https://news.okezone.com/read/2010/08/31/337/368533/pks-interpelasi-jangan-untuk-kepentingan-politikidhttps://news.okezone.com/read/2010/08/31/337/368533/pks-interpelasi-jangan-untuk-kepentingan-politikhttps://news.okezone.com/read/2010/08/31/337/368533/pks-interpelasi-jangan-untuk-kepentingan-politikSelasa 31 Agustus 2010 13:05 WIBFerdinanhttps://img.okezone.com/content/2010/08/31/337/368533/SeYaXGg5ib.jpgJAKARTA- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal berharap usulan mengajukan hak interpelasi terkait sikap pemerintah terhadap Malaysia, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu."Tidak dimanfaatkan untuk pragmatisme dan mengorbankan citra Indonesia untuk kepentingan politik," kata Mustafa kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/8/2010).Dia mengaku, isu interpelasi ini belum menjadi pembahasan di sekretariat gabungan (setgab) partai politik koalisi. PKS sendiri menilai usulan hak interpelasi tidak urgen untuk dilakukan."Kita belum melihat urgensinya, yang perlu ditingkatkan lagi komunikasi," katanya.Menurutnya, pemerintah selama ini terkesan pasif dan menggunakan diplomasi reaksioner menanggapi isu-isu menyangkut kedaulatan bangsa. "Kita lebih dorong pemerintah proaktif dan konsentrasi meningkatkan kinerjanya," ujar dia.JAKARTA- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal berharap usulan mengajukan hak interpelasi terkait sikap pemerintah terhadap Malaysia, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu."Tidak dimanfaatkan untuk pragmatisme dan mengorbankan citra Indonesia untuk kepentingan politik," kata Mustafa kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/8/2010).Dia mengaku, isu interpelasi ini belum menjadi pembahasan di sekretariat gabungan (setgab) partai politik koalisi. PKS sendiri menilai usulan hak interpelasi tidak urgen untuk dilakukan."Kita belum melihat urgensinya, yang perlu ditingkatkan lagi komunikasi," katanya.Menurutnya, pemerintah selama ini terkesan pasif dan menggunakan diplomasi reaksioner menanggapi isu-isu menyangkut kedaulatan bangsa. "Kita lebih dorong pemerintah proaktif dan konsentrasi meningkatkan kinerjanya," ujar dia.