Pemindahan Ibukota seharusnya sudah dilakukan sejak era pemerintahan Soeharto karena sudah dianggap tidak layak sebagai pusat pemerintahan. https://news.okezone.com/read/2010/09/04/338/370108/pemindahan-ibukota-harusnya-zaman-soehartoidhttps://news.okezone.com/read/2010/09/04/338/370108/pemindahan-ibukota-harusnya-zaman-soehartohttps://news.okezone.com/read/2010/09/04/338/370108/pemindahan-ibukota-harusnya-zaman-soehartoSabtu 04 September 2010 13:29 WIBSiti Ruqoyahilustrasihttps://img.okezone.com/content/2010/09/04/338/370108/kELLTRcIRA.jpgJAKARTA- Pemindahan Ibukota seharusnya sudah dilakukan sejak era pemerintahan Soeharto karena sudah dianggap tidak layak sebagai pusat pemerintahan. "Jakarta sudah tidak layak tetapi mengapa baru digubris sekarang. Sedangkan Zaman Soeharo sudah diwacanakan,"kata anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Abdul Malik, di Warung Daun Cikini, Sabtu (4/9/2010).Tidak hanya itu saja, ia mengaku sepakat jika ibukota seharusnya sudah dipindahkan sejak dulu, namun lokasinya tepatnya dimana itu harus diuraikan. "Mungkin Kalimantan bisa jadi pilihan,"katanya tanpa menjelaskan lebih rinci dipilihnya daerah kalimantan. Yang jelas lanjutnya, Jakarta harusnya hanya sebagai pusat administrasi, pendidikan, perkantoran dan perbelanjaan. Sedangkan menteri dan sejumlah pejabat lainnya ditempatkan di sebuah kota terpisah dari Jakarta. JAKARTA- Pemindahan Ibukota seharusnya sudah dilakukan sejak era pemerintahan Soeharto karena sudah dianggap tidak layak sebagai pusat pemerintahan. "Jakarta sudah tidak layak tetapi mengapa baru digubris sekarang. Sedangkan Zaman Soeharo sudah diwacanakan,"kata anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Abdul Malik, di Warung Daun Cikini, Sabtu (4/9/2010).Tidak hanya itu saja, ia mengaku sepakat jika ibukota seharusnya sudah dipindahkan sejak dulu, namun lokasinya tepatnya dimana itu harus diuraikan. "Mungkin Kalimantan bisa jadi pilihan,"katanya tanpa menjelaskan lebih rinci dipilihnya daerah kalimantan. Yang jelas lanjutnya, Jakarta harusnya hanya sebagai pusat administrasi, pendidikan, perkantoran dan perbelanjaan. Sedangkan menteri dan sejumlah pejabat lainnya ditempatkan di sebuah kota terpisah dari Jakarta.