Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik besarnya biaya perjalanan dinas presiden, kementerian/lembaga negara serta DPR.https://news.okezone.com/read/2010/09/19/339/373575/rincian-biaya-pelesiran-dpr-pemerintahidhttps://news.okezone.com/read/2010/09/19/339/373575/rincian-biaya-pelesiran-dpr-pemerintahhttps://news.okezone.com/read/2010/09/19/339/373575/rincian-biaya-pelesiran-dpr-pemerintahMinggu 19 September 2010 15:15 WIBInsaf Albert TariganIlustrasi (Ist)https://img.okezone.com/content/2010/09/19/339/373575/cjESlJsw4e.jpgJAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik besarnya biaya perjalanan dinas presiden, kementerian/lembaga negara serta DPR. Pada APBN 2010 total belanja perjalanan dinas termasuk ke luar negeri menghabiskan anggaran Rp19,5 triliun atau empat kali lipat lebih dari anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat yang hanya Rp4,5 triliun.Dari jumlah tersebut, lembaga Kepresidenan tercatat memiliki anggara perjalanan paling besar disusul DPR. Berikut rinciannya seperti disampaikan Koordinator Investigasi dan advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi dalam konferensi pers di Bakoel Koffie, Jakarta, Jumat (19/9/2010). 1 Presiden Rp179.034.756.000 2 Dewan Perwakilan Rakyat Rp170.351.584.000 3 Kementerian Kesehatan Rp145.302.273.000 4 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Rp60.806.180.000 5 Kementerian Negara Pemuda & Olahraga Rp38.574.175.000 6 Dewan Perwakilan Daerah Rp35.863.471.000 7 Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp13.839.606.000 8 Kementerian Pendidikan Nasional Rp12.232.071.000 9 Kementerian Dalam Negeri Rp8.726.583.000 10 Kementerian Kehutanan Rp7.247.450.000 11 Komisi Pemberantasan Korupsi Rp5.785.160.000 12 Arsip Nasional RI Rp782.400.000 13 Komisi Pemilihan Umum Rp767.216.000 Menurut Fitra, setiap tahun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rata-rata menghabiskan anggaran sebanyak Rp162 milyar. Pada tanggal 30 Augustus 2010, Sekretariat Negara mengajukan alokasi anggaran perjalanan dinas Presiden sebesar Rp180.865.000.000 kepada DPR.Jatah ke luar negeri juga diperoleh DPR untuk RUU inisiatif DPR dan pembahasan RUU yang berasal dari pemerintah, sebanyak 2-3 negara untuk setiap RUU dengan jatah Rp1,7 miliar per RUU-nya.Dalam tiap kali kunjungan masing-masing anggota DPR memperoleh uang saku antara Rp20-25 juta selama 7 hari ditambah uang representasi senilai Rp20 juta untuk sekali keberangkatan. (ram)JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik besarnya biaya perjalanan dinas presiden, kementerian/lembaga negara serta DPR. Pada APBN 2010 total belanja perjalanan dinas termasuk ke luar negeri menghabiskan anggaran Rp19,5 triliun atau empat kali lipat lebih dari anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat yang hanya Rp4,5 triliun.Dari jumlah tersebut, lembaga Kepresidenan tercatat memiliki anggara perjalanan paling besar disusul DPR. Berikut rinciannya seperti disampaikan Koordinator Investigasi dan advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi dalam konferensi pers di Bakoel Koffie, Jakarta, Jumat (19/9/2010). 1 Presiden Rp179.034.756.000 2 Dewan Perwakilan Rakyat Rp170.351.584.000 3 Kementerian Kesehatan Rp145.302.273.000 4 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Rp60.806.180.000 5 Kementerian Negara Pemuda & Olahraga Rp38.574.175.000 6 Dewan Perwakilan Daerah Rp35.863.471.000 7 Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp13.839.606.000 8 Kementerian Pendidikan Nasional Rp12.232.071.000 9 Kementerian Dalam Negeri Rp8.726.583.000 10 Kementerian Kehutanan Rp7.247.450.000 11 Komisi Pemberantasan Korupsi Rp5.785.160.000 12 Arsip Nasional RI Rp782.400.000 13 Komisi Pemilihan Umum Rp767.216.000 Menurut Fitra, setiap tahun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono rata-rata menghabiskan anggaran sebanyak Rp162 milyar. Pada tanggal 30 Augustus 2010, Sekretariat Negara mengajukan alokasi anggaran perjalanan dinas Presiden sebesar Rp180.865.000.000 kepada DPR.Jatah ke luar negeri juga diperoleh DPR untuk RUU inisiatif DPR dan pembahasan RUU yang berasal dari pemerintah, sebanyak 2-3 negara untuk setiap RUU dengan jatah Rp1,7 miliar per RUU-nya.Dalam tiap kali kunjungan masing-masing anggota DPR memperoleh uang saku antara Rp20-25 juta selama 7 hari ditambah uang representasi senilai Rp20 juta untuk sekali keberangkatan. (ram)