Kalangan DPR mendesak pemerintah segera mematangkan rencana pemindahan ibukota negara dengan membuat time schedule, master plan, dan grand design-nya.https://news.okezone.com/read/2010/09/20/338/373655/dpr-minta-grand-design-pemindahan-ibukotaidhttps://news.okezone.com/read/2010/09/20/338/373655/dpr-minta-grand-design-pemindahan-ibukotahttps://news.okezone.com/read/2010/09/20/338/373655/dpr-minta-grand-design-pemindahan-ibukotaSenin 20 September 2010 05:06 WIBKoran SIKemacetan di Ibukota (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2010/09/20/338/373655/VKa6sz5QKN.jpgJAKARTA - Kalangan DPR mendesak pemerintah segera mematangkan rencana pemindahan ibukota negara dengan membuat time schedule, master plan, dan grand design-nya. “Paling tidak, perencanaan, kajian, dan feasibility study bisa dibuat dalam waktu tiga tahun. Kemudian, pembangunan direalisasikan selama lima tahun. Dengan demikian, pada tahun 2018, Indonesia sudah memiliki ibukota yang baru,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said di Jakarta, Minggu (19/9/2010). Dia mengatakan, percepatan pertumbuhan penduduk, jumlah kendaraan, dan pembangunan yang dilakukan secara parsial membuat persoalan ibukota semakin rumit. “Contoh kemacetan saja, sekarang lalu lintas nyaris tidak bergerak,” tandasnya. Menurut dia, wacana perpindahan ibu kota yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat buka bersama Kadin pada 3 September lalu harus segera ditindaklanjuti dengan berbagai langkah strategis oleh kementerian dan lembaga terkait. Karena itu, dia juga mendukung rencana Presiden SBY mengajak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk membicarakan kerangka perencanaan secara komprehensif dalam menyusun kebijakan perpindahan ibu kota itu setelah libur Idul Fitri. Menurut Muhidin, harus ada konsolidasi intensif antara kementerian dan lembaga untuk menyatukan rumusan kajian mengenai perpindahan ibukota. Menurut dia, semua dokumen yang telah diselesaikan seperti assessment awal, berbagai kajian tata ruang terkait dengan Ibukota Jakarta, serta kajian terhadap opsi-opsi alternatif ibu kota harus segera dikerucutkan. “Dari berbagai kajian yang telah dilakukan,pemerintah harus merumuskan dan memetakan sejumlah opsi tentang skenario perpindahan ibu kota,” ujarnya. Komisi V DPR, ujarnya, juga meminta para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, dunia usaha, kalangan universitas, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan sumbangan pikiran bagi penyempurnaan kajian-kajian yang dilakukan pemerintah. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari. Menurut dia, sejak awal, Jakarta memang tidak ideal untuk menjadi ibu kota negara. Karena itu, Bung Karno sudah memunculkan wacana pemindahan ibukota ke Palangkaraya sejak dulu. “Kemudian, saat era Orde Baru, muncul usulan lokasi lain, yakni di Jonggol, Bogor,” kata Hajrianto.JAKARTA - Kalangan DPR mendesak pemerintah segera mematangkan rencana pemindahan ibukota negara dengan membuat time schedule, master plan, dan grand design-nya. “Paling tidak, perencanaan, kajian, dan feasibility study bisa dibuat dalam waktu tiga tahun. Kemudian, pembangunan direalisasikan selama lima tahun. Dengan demikian, pada tahun 2018, Indonesia sudah memiliki ibukota yang baru,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said di Jakarta, Minggu (19/9/2010). Dia mengatakan, percepatan pertumbuhan penduduk, jumlah kendaraan, dan pembangunan yang dilakukan secara parsial membuat persoalan ibukota semakin rumit. “Contoh kemacetan saja, sekarang lalu lintas nyaris tidak bergerak,” tandasnya. Menurut dia, wacana perpindahan ibu kota yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat buka bersama Kadin pada 3 September lalu harus segera ditindaklanjuti dengan berbagai langkah strategis oleh kementerian dan lembaga terkait. Karena itu, dia juga mendukung rencana Presiden SBY mengajak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk membicarakan kerangka perencanaan secara komprehensif dalam menyusun kebijakan perpindahan ibu kota itu setelah libur Idul Fitri. Menurut Muhidin, harus ada konsolidasi intensif antara kementerian dan lembaga untuk menyatukan rumusan kajian mengenai perpindahan ibukota. Menurut dia, semua dokumen yang telah diselesaikan seperti assessment awal, berbagai kajian tata ruang terkait dengan Ibukota Jakarta, serta kajian terhadap opsi-opsi alternatif ibu kota harus segera dikerucutkan. “Dari berbagai kajian yang telah dilakukan,pemerintah harus merumuskan dan memetakan sejumlah opsi tentang skenario perpindahan ibu kota,” ujarnya. Komisi V DPR, ujarnya, juga meminta para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, dunia usaha, kalangan universitas, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan sumbangan pikiran bagi penyempurnaan kajian-kajian yang dilakukan pemerintah. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari. Menurut dia, sejak awal, Jakarta memang tidak ideal untuk menjadi ibu kota negara. Karena itu, Bung Karno sudah memunculkan wacana pemindahan ibukota ke Palangkaraya sejak dulu. “Kemudian, saat era Orde Baru, muncul usulan lokasi lain, yakni di Jonggol, Bogor,” kata Hajrianto.