Isu Republik Maluku Selatan (RMS) cukup membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan kunjungannya ke Belanda. Walau tak diakui di negeri kincir angin tersebut, pemerintah berharap Belanda membatasi ruang gerak RMS.https://news.okezone.com/read/2010/10/06/337/379812/ri-ingin-belanda-batasi-ruang-gerak-rmsidhttps://news.okezone.com/read/2010/10/06/337/379812/ri-ingin-belanda-batasi-ruang-gerak-rmshttps://news.okezone.com/read/2010/10/06/337/379812/ri-ingin-belanda-batasi-ruang-gerak-rmsRabu 06 Oktober 2010 16:50 WIBMaria Ulfa Eleven SafaBendera Republik Maluku Selatan. (Foto: rnw.nl)https://img.okezone.com/content/2010/10/06/337/379812/c2ssApv8IF.jpgJAKARTA - Isu Republik Maluku Selatan (RMS) cukup membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan kunjungannya ke Belanda. Walau tak diakui di negeri kincir angin tersebut, pemerintah berharap Belanda membatasi ruang gerak RMS."Yang ingin kita pastikan, bahwa ruang gerak bagi kelompok ini akan lebih diperhatikan," tutur Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/10/2010).Karenanya, lanjut Faizasyah, tidak sepatutnya dalam hubungan dua negara diberikan suatu porsi yang cukup besar bagi organisasi-organisasi yang sebenarnya merongrong negara itu sendiri."Kita memiliki contoh kerja sama dengan negara sahabat, yang mana negara sahabat itu bisa memberikan jaminan bahwa wilayah nasionalnya tidak dijadikan tempat di mana bisa merongrong hubungan bilateral. Termasuk aktivitas yang mengancam NKRI," paparnya.Namun bukan berarti Indonesia mendikte Belanda soal RMS. Tapi suatu negara itu bisa menyikapi bagaimana membangun hubungan dengan negara lainnya. "Satu negara yang secara tegas menyampaikan bahwa mereka tidak membuka ruang kepada kelompok-kelompok yang memiliki niatan untuk menggerogoti keutuhan suatu negara," tegas Faizasyah.JAKARTA - Isu Republik Maluku Selatan (RMS) cukup membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan kunjungannya ke Belanda. Walau tak diakui di negeri kincir angin tersebut, pemerintah berharap Belanda membatasi ruang gerak RMS."Yang ingin kita pastikan, bahwa ruang gerak bagi kelompok ini akan lebih diperhatikan," tutur Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/10/2010).Karenanya, lanjut Faizasyah, tidak sepatutnya dalam hubungan dua negara diberikan suatu porsi yang cukup besar bagi organisasi-organisasi yang sebenarnya merongrong negara itu sendiri."Kita memiliki contoh kerja sama dengan negara sahabat, yang mana negara sahabat itu bisa memberikan jaminan bahwa wilayah nasionalnya tidak dijadikan tempat di mana bisa merongrong hubungan bilateral. Termasuk aktivitas yang mengancam NKRI," paparnya.Namun bukan berarti Indonesia mendikte Belanda soal RMS. Tapi suatu negara itu bisa menyikapi bagaimana membangun hubungan dengan negara lainnya. "Satu negara yang secara tegas menyampaikan bahwa mereka tidak membuka ruang kepada kelompok-kelompok yang memiliki niatan untuk menggerogoti keutuhan suatu negara," tegas Faizasyah.