Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani banjir bandang di Wasior, letusan Gunung Merapi di Yogyakarta dan tsunami di Mentawai dikritik karena dinilai lambat dan belum maksimal. https://news.okezone.com/read/2010/10/29/340/387909/kinerja-bnpb-jauh-dari-harapanidhttps://news.okezone.com/read/2010/10/29/340/387909/kinerja-bnpb-jauh-dari-harapanhttps://news.okezone.com/read/2010/10/29/340/387909/kinerja-bnpb-jauh-dari-harapanJum'at 29 Oktober 2010 17:28 WIBInsaf Albert TariganWakil Ketua DPR Priyo Budi Santosohttps://img.okezone.com/content/2010/10/29/340/387909/X3g9peTTtJ.jpgJAKARTA - Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani banjir bandang di Wasior, letusan Gunung Merapi di Yogyakarta dan tsunami di Mentawai dikritik karena dinilai lambat dan belum maksimal.  Padahal, badan ini didesain superbody, berada langsung di bawah Presiden sehingga diharapkan mampu menembus birokrasi dan mengkoordinasi lintas Kementerian serta Lembaga termasuk TNI.Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dalam diskusi di ruang pers Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/10/2010)."BNPB juga punya unit reaksi cepat yang berada langsung di bawah Ketua BNPB, selambat-lambatnya 2 jam setelah kejadian harus di tengah bencana. Tapi kenyataannya, koordinasi masih bolong-bolong, pada masa tanggap darurat kedodoran. Hubungan antar instansi kami harap cepat ternyata masih lambat." paparnya.  Dia mencontohkan, dalam menangani Mentawai, BNPB malah kalah cepat dengan relawan Palang Merah Indonesia (PMI) yang berada di bawah komando manta Wakil Presiden Jusuf Kalla. Padahal, kata Priyo, BNPB sudah dimanjakan dengan penyediaan dana tanggap darurat sebesar Rp150 miliar yang telah disetujui DPR.Senada dengan Priyo,  Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro mengatakan, pihaknya telah menyetujui kenaikan anggaran BNPB pada 2011 sebanyak tiga kali lipat dibanding tahun lalu. Tahun 2010, anggaran BNPB dialokasikan sebesar Rp249,6 miliar sedangkan tahun 2011 meningkat menjadi Rp663,2 miliar.Gondo mengatakan kendala yang dihadapi BNPB tak terlepas dari tingginya ego sektoral kementerian dan lembaga yang harus dikoordinasi, misalnya Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Sosial yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh BNPB. Di sisi lain, Gondo juga mengkritik pemerintah daerah yang menurutnya tidak sadar bencana. Hasilnya, alokasi penanggulangan bencana dalam APBD sangat kecil meskipun beberapa ilmuwan sudah memperingatkan Indonesia berada dalam wilayah ring of fire."Mestinya selain negara yang kaya kita juga menetapkan negara ini negara gempa supaya pemerintah memiliki kesadaran," ujarnya.(bul)JAKARTA - Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani banjir bandang di Wasior, letusan Gunung Merapi di Yogyakarta dan tsunami di Mentawai dikritik karena dinilai lambat dan belum maksimal.  Padahal, badan ini didesain superbody, berada langsung di bawah Presiden sehingga diharapkan mampu menembus birokrasi dan mengkoordinasi lintas Kementerian serta Lembaga termasuk TNI.Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dalam diskusi di ruang pers Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/10/2010)."BNPB juga punya unit reaksi cepat yang berada langsung di bawah Ketua BNPB, selambat-lambatnya 2 jam setelah kejadian harus di tengah bencana. Tapi kenyataannya, koordinasi masih bolong-bolong, pada masa tanggap darurat kedodoran. Hubungan antar instansi kami harap cepat ternyata masih lambat." paparnya.  Dia mencontohkan, dalam menangani Mentawai, BNPB malah kalah cepat dengan relawan Palang Merah Indonesia (PMI) yang berada di bawah komando manta Wakil Presiden Jusuf Kalla. Padahal, kata Priyo, BNPB sudah dimanjakan dengan penyediaan dana tanggap darurat sebesar Rp150 miliar yang telah disetujui DPR.Senada dengan Priyo,  Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro mengatakan, pihaknya telah menyetujui kenaikan anggaran BNPB pada 2011 sebanyak tiga kali lipat dibanding tahun lalu. Tahun 2010, anggaran BNPB dialokasikan sebesar Rp249,6 miliar sedangkan tahun 2011 meningkat menjadi Rp663,2 miliar.Gondo mengatakan kendala yang dihadapi BNPB tak terlepas dari tingginya ego sektoral kementerian dan lembaga yang harus dikoordinasi, misalnya Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Sosial yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh BNPB. Di sisi lain, Gondo juga mengkritik pemerintah daerah yang menurutnya tidak sadar bencana. Hasilnya, alokasi penanggulangan bencana dalam APBD sangat kecil meskipun beberapa ilmuwan sudah memperingatkan Indonesia berada dalam wilayah ring of fire."Mestinya selain negara yang kaya kita juga menetapkan negara ini negara gempa supaya pemerintah memiliki kesadaran," ujarnya.(bul)