Mereka adalah anak para TKI ilegal yang mayoritas bekerja di sektor perkebunan di wilayah pedalaman Malaysia.https://news.okezone.com/read/2010/12/24/337/406706/32-ribu-anak-indonesia-bermasalah-di-malaysiaidhttps://news.okezone.com/read/2010/12/24/337/406706/32-ribu-anak-indonesia-bermasalah-di-malaysiahttps://news.okezone.com/read/2010/12/24/337/406706/32-ribu-anak-indonesia-bermasalah-di-malaysiaJum'at 24 Desember 2010 07:00 WIBMuhammad Saifullah ILustrasi. Dua siswi SD di areal perkebunan sawit Desa Bah Kerapu, Serdang Bedagai (Foto: Koran SI)https://img.okezone.com/content/2010/12/24/337/406706/PHEM1zy7u2.jpgJAKARTA - Komisi Nasional Anak mengungkapkan data yang mencengangkan. Sebanyak 32 ribu anak Indonesia bermasalah di Malaysia. Mereka adalah anak para TKI ilegal yang mayoritas bekerja di sektor perkebunan di wilayah pedalaman.“Mereka tersebar di Kinabalu, Serawak, Tawau, dan beberapa daerah lain di Malaysia,” ungkap Ketua Komnas Anak Arist Merdeka Sirait kepada okezone di Jakarta, Jumat (24/12/2010). “Kami sudah merekomendasikan ke pemerintah untuk mengurus mereka tapi tak digubris.”Persoalan yang dihadapi ribuan anak Indonesia itu, kata Arist, adalah ketidakjelasan status. Sebab mereka lahir dari orangtua yang tidak memiliki legalitas pernikahan. Sehingga anak-anak malang tersebut tidak bisa dibuatkan akta lahir. Status kewarganegaan mereka pun kemudian menjadi tidak jelas.“Orantua mereka adalah TKI ilegal, lalu bertemu pasangan TKW ilegal pula. Di sana kan tidak ada KUA,” terangnya.Situasi di atas membuat anak-anak Indonesia tersebut tidak mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan memadai. Pemerintah Malaysia juga abai karena status anak-anak tersebut tidak jelas.“Sehingga mereka rentan dieksploitasi secara ekonomi, lama-kelamaan mereka bisa jadi seperti budak, tenaga kerja murah karena tak punya identitas dan tidak bisa keluar dari daerahnya,” ujarnya.Arist menyesalkan kondisi ini karena para pejabat Indonesia sudah mengetahui nasib anak-anak tersebut tapi tidak memberikan solusi konkret. Berulangkali para pejabat Indonesia berkunjung tempat para anak tersebut terlantar, namun aspirasi mereka tetap tak didengar.“Komnas sendiri sudah dua kali ke sana dan memberikan rekomendasi pemutihan akte lahir massal, tapi rekomendasi kami tak didengar. Tolong pemerintah jangan hanya menekankan pada aspek formalitas saja,” tandasnya.JAKARTA - Komisi Nasional Anak mengungkapkan data yang mencengangkan. Sebanyak 32 ribu anak Indonesia bermasalah di Malaysia. Mereka adalah anak para TKI ilegal yang mayoritas bekerja di sektor perkebunan di wilayah pedalaman.“Mereka tersebar di Kinabalu, Serawak, Tawau, dan beberapa daerah lain di Malaysia,” ungkap Ketua Komnas Anak Arist Merdeka Sirait kepada okezone di Jakarta, Jumat (24/12/2010). “Kami sudah merekomendasikan ke pemerintah untuk mengurus mereka tapi tak digubris.”Persoalan yang dihadapi ribuan anak Indonesia itu, kata Arist, adalah ketidakjelasan status. Sebab mereka lahir dari orangtua yang tidak memiliki legalitas pernikahan. Sehingga anak-anak malang tersebut tidak bisa dibuatkan akta lahir. Status kewarganegaan mereka pun kemudian menjadi tidak jelas.“Orantua mereka adalah TKI ilegal, lalu bertemu pasangan TKW ilegal pula. Di sana kan tidak ada KUA,” terangnya.Situasi di atas membuat anak-anak Indonesia tersebut tidak mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan memadai. Pemerintah Malaysia juga abai karena status anak-anak tersebut tidak jelas.“Sehingga mereka rentan dieksploitasi secara ekonomi, lama-kelamaan mereka bisa jadi seperti budak, tenaga kerja murah karena tak punya identitas dan tidak bisa keluar dari daerahnya,” ujarnya.Arist menyesalkan kondisi ini karena para pejabat Indonesia sudah mengetahui nasib anak-anak tersebut tapi tidak memberikan solusi konkret. Berulangkali para pejabat Indonesia berkunjung tempat para anak tersebut terlantar, namun aspirasi mereka tetap tak didengar.“Komnas sendiri sudah dua kali ke sana dan memberikan rekomendasi pemutihan akte lahir massal, tapi rekomendasi kami tak didengar. Tolong pemerintah jangan hanya menekankan pada aspek formalitas saja,” tandasnya.