10 titik lemah tersebut berada di bidang sumber daya manusia (SDM), tata laksana, regulasi, dan kelembagaan.https://news.okezone.com/read/2010/12/31/339/409219/kpk-temukan-10-kelemahan-di-bea-cukaiidhttps://news.okezone.com/read/2010/12/31/339/409219/kpk-temukan-10-kelemahan-di-bea-cukaihttps://news.okezone.com/read/2010/12/31/339/409219/kpk-temukan-10-kelemahan-di-bea-cukaiJum'at 31 Desember 2010 19:00 WIBTaufik HidayatIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2010/12/31/339/409219/Leblh0kZOJ.jpgJAKARTA - Para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 10 titik kelemahan dalam sistem pengawasan dan pelayanan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin mengatakan dari hasil observasi ditemukan 10 titik pelanggaran di bidang sumber daya manusia (SDM), tata laksana, regulasi, dan kelembagaan.“10 titik temuan akan ditindaklanjuti. Disiapkan action plan kira-kira disampaikan tahun depan, sekira 21 Januari. Action plan pelaksanaannya 1-3 tahun. Karena menyangkut regulasi," katanya dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta Jumat (31/12/2010).Jasin mengatakan terdapat satu titik lemah di bidang SDM dan kelembagaan, empat titik lemah di tata laksanan dan regulasi. Dalam bidang regulasi, kelemahan itu misalnya adanya standart profiling terhadap  perusahaan barang kena cukai sehingga mengakibatkan terjadinya subjektivitas dalam pengawasan dan pemberian layanan.“Ada inkonsistensi antara Peranturan Menteri Keuangan (PMK) No 237/PMK.04?2009 dan Undang-Undang No 11 Tahun 1995 terkait Pengawasan dan Pengendalian Barang Kena Cukai," kata Jasin.Jasin mengatakan, hal itu mengakibatkan tidak diterapkannya  intensitas pengawasan yang sama. Misalnya antara Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kategori tradisional dan Etil Alkohol, MMEA non-tradional dan Hasil Tembakau (HT).Dalam bidang kelembagaan, Jasin mencontohkan adanya ketidaksinkronan kewenangan pelayanan permohonan fasilitas penundaan pembayaran antara PMK 568/PMK.01/2008 dengan  SOP seusai dengan Keputusan Dirjen BC No.Kep-52/BC/2010 dan praktek pelayanan di KPPBC. "Ini mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab antara Kepala Seksi pelayanan Kepabeanan dan Cukai dengan Kepala Seksi Perbendaharaan," kata JasinTemuan KPK itu disampaikan dalam oleh Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin dihadapan Dirjen Bea Cukai Thomas Sugijata. Sementara itu, Thomas mengatakan dengan adanya temuan ini maka Ditjen Bea Cukai bisa segera melakukan perbaikan. “Kami akan segera melakukan perbaikan sehingga fungsi Ditjen bea dan cukai bisa optimal," tandasnya.JAKARTA - Para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 10 titik kelemahan dalam sistem pengawasan dan pelayanan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin mengatakan dari hasil observasi ditemukan 10 titik pelanggaran di bidang sumber daya manusia (SDM), tata laksana, regulasi, dan kelembagaan.“10 titik temuan akan ditindaklanjuti. Disiapkan action plan kira-kira disampaikan tahun depan, sekira 21 Januari. Action plan pelaksanaannya 1-3 tahun. Karena menyangkut regulasi," katanya dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta Jumat (31/12/2010).Jasin mengatakan terdapat satu titik lemah di bidang SDM dan kelembagaan, empat titik lemah di tata laksanan dan regulasi. Dalam bidang regulasi, kelemahan itu misalnya adanya standart profiling terhadap  perusahaan barang kena cukai sehingga mengakibatkan terjadinya subjektivitas dalam pengawasan dan pemberian layanan.“Ada inkonsistensi antara Peranturan Menteri Keuangan (PMK) No 237/PMK.04?2009 dan Undang-Undang No 11 Tahun 1995 terkait Pengawasan dan Pengendalian Barang Kena Cukai," kata Jasin.Jasin mengatakan, hal itu mengakibatkan tidak diterapkannya  intensitas pengawasan yang sama. Misalnya antara Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kategori tradisional dan Etil Alkohol, MMEA non-tradional dan Hasil Tembakau (HT).Dalam bidang kelembagaan, Jasin mencontohkan adanya ketidaksinkronan kewenangan pelayanan permohonan fasilitas penundaan pembayaran antara PMK 568/PMK.01/2008 dengan  SOP seusai dengan Keputusan Dirjen BC No.Kep-52/BC/2010 dan praktek pelayanan di KPPBC. "Ini mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab antara Kepala Seksi pelayanan Kepabeanan dan Cukai dengan Kepala Seksi Perbendaharaan," kata JasinTemuan KPK itu disampaikan dalam oleh Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin dihadapan Dirjen Bea Cukai Thomas Sugijata. Sementara itu, Thomas mengatakan dengan adanya temuan ini maka Ditjen Bea Cukai bisa segera melakukan perbaikan. “Kami akan segera melakukan perbaikan sehingga fungsi Ditjen bea dan cukai bisa optimal," tandasnya.