Sebanyak 25 anggota DPRD Bontang diminta KPK untuk mengembalikan mobil-mobil yang diberikan oleh wali kota Bontang.https://news.okezone.com/read/2011/01/06/339/411289/kpk-minta-dprd-bontang-kembalikan-mobil-wali-kotaidhttps://news.okezone.com/read/2011/01/06/339/411289/kpk-minta-dprd-bontang-kembalikan-mobil-wali-kotahttps://news.okezone.com/read/2011/01/06/339/411289/kpk-minta-dprd-bontang-kembalikan-mobil-wali-kotaKamis 06 Januari 2011 19:58 WIBRirin Muthiahttps://img.okezone.com/content/2011/01/06/339/411289/zKnTQKCfov.jpgJAKARTA - Sebanyak 25 anggota DPRD Bontang diminta untuk mengembalikan mobil-mobil yang diberikan oleh wali kota Bontang. Sebelumnya, anggota DPRD Bontang tersebut datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa penerimaan mobil tersebut berstatus pinjam pakai.Wakil Ketua KPK M Jasin menyatakan pihaknya akan menyelediki kasus ini untuk mengetahui apakah termasuk gratifikasi atau bukan. "Laporan dari Bontang juga kami harus perhatikan, tapi jelas semuanya harus dikembalikan bila statusnya pinjam pakai," kata Jasin.Dikatakan Jasin, mobil-mobil tersebut merupakan mobil baru dan tentu saja nilainya besar. Jasin juga menambahkan, bahwa penerimaan mobil itu diinformasikan bukan hanya oleh anggota DPRD tapi juga ke pejabat-pejabat kepada kepala desa, dan muspida. Hal ini mengundang tanda tanya KPK karena kebutuhan Muspida seharusnya tidak harus dicukupi pemerintah kota karena mereka punya anggaran sendiri.Diketahui, pinjam pakai mobil dinas untuk anggota DPRD Bontang jadi perbincangan hangat masyarakat Bontang. Belum diketahui, motif Wali Kota Bontang meminjamkan 25 mobil tersebut. Agar tidak terjadi polemik, DPRD Bontang berkonsultasi kepada KPK, apakah peminjaman mobil tersebut terkait gratifikasi.JAKARTA - Sebanyak 25 anggota DPRD Bontang diminta untuk mengembalikan mobil-mobil yang diberikan oleh wali kota Bontang. Sebelumnya, anggota DPRD Bontang tersebut datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa penerimaan mobil tersebut berstatus pinjam pakai.Wakil Ketua KPK M Jasin menyatakan pihaknya akan menyelediki kasus ini untuk mengetahui apakah termasuk gratifikasi atau bukan. "Laporan dari Bontang juga kami harus perhatikan, tapi jelas semuanya harus dikembalikan bila statusnya pinjam pakai," kata Jasin.Dikatakan Jasin, mobil-mobil tersebut merupakan mobil baru dan tentu saja nilainya besar. Jasin juga menambahkan, bahwa penerimaan mobil itu diinformasikan bukan hanya oleh anggota DPRD tapi juga ke pejabat-pejabat kepada kepala desa, dan muspida. Hal ini mengundang tanda tanya KPK karena kebutuhan Muspida seharusnya tidak harus dicukupi pemerintah kota karena mereka punya anggaran sendiri.Diketahui, pinjam pakai mobil dinas untuk anggota DPRD Bontang jadi perbincangan hangat masyarakat Bontang. Belum diketahui, motif Wali Kota Bontang meminjamkan 25 mobil tersebut. Agar tidak terjadi polemik, DPRD Bontang berkonsultasi kepada KPK, apakah peminjaman mobil tersebut terkait gratifikasi.