Pramono Anung juga menilai pergantian pucuk pimpinan pemerintah tidak baik dilakukan melalui mekanisme pemakzulan.https://news.okezone.com/read/2011/01/13/339/413562/sby-tak-perlu-takut-impeachment-bila-tak-salahidhttps://news.okezone.com/read/2011/01/13/339/413562/sby-tak-perlu-takut-impeachment-bila-tak-salahhttps://news.okezone.com/read/2011/01/13/339/413562/sby-tak-perlu-takut-impeachment-bila-tak-salahKamis 13 Januari 2011 14:50 WIBFerdinanIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2011/01/13/339/413562/2PjwBJlVqc.jpgJAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu khawatir dengan ancaman pemakzulan bila memang tidak melakukan pelanggaran."Selama Presiden masih mendapat dukungan publik nggak ada peluang untuk impeachment," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat dihubungi wartawan, Kamis (13/1/2011).Di sisi lain, politisi PDI Perjuangan itu menilai pergantian pucuk pimpinan pemerintah tidak baik dilakukan melalui mekanisme pemakzulan."Saya termasuk yang berpandangan pergantian pemerintahan lima tahunan melalui pemilu jauh lebih baik," kata Pram.Menurut dia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir Pasal 184 ayat 4 Undang-Undang Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR dan DPD membuat suhu politik makin dinamis. Pasalnya putusan itu mengatur persyaratan 2/3 anggota dewan untuk mengajukan hak menyatakan pendapat.JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu khawatir dengan ancaman pemakzulan bila memang tidak melakukan pelanggaran."Selama Presiden masih mendapat dukungan publik nggak ada peluang untuk impeachment," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat dihubungi wartawan, Kamis (13/1/2011).Di sisi lain, politisi PDI Perjuangan itu menilai pergantian pucuk pimpinan pemerintah tidak baik dilakukan melalui mekanisme pemakzulan."Saya termasuk yang berpandangan pergantian pemerintahan lima tahunan melalui pemilu jauh lebih baik," kata Pram.Menurut dia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir Pasal 184 ayat 4 Undang-Undang Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR dan DPD membuat suhu politik makin dinamis. Pasalnya putusan itu mengatur persyaratan 2/3 anggota dewan untuk mengajukan hak menyatakan pendapat.