TII mengaku telah melakukan pengecekan perusahaan yang memenangkan manajemen konsultan perencanaan pembangunan gedung baru DPR.https://news.okezone.com/read/2011/01/16/339/414429/lelang-proyek-gedung-baru-dpr-dipertanyakanidhttps://news.okezone.com/read/2011/01/16/339/414429/lelang-proyek-gedung-baru-dpr-dipertanyakanhttps://news.okezone.com/read/2011/01/16/339/414429/lelang-proyek-gedung-baru-dpr-dipertanyakanMinggu 16 Januari 2011 15:11 WIBBagus SantosaRencana gedung baru DPRhttps://img.okezone.com/content/2011/01/16/339/414429/5YazWkAhkq.jpgJAKARTA - Transparency International Indonesia (TII) mengaku telah melakukan pengecekan terhadap perusahaan yang memenangkan manajemen konsultan perencanaan pembangunan gedung baru DPR.   Perusahaan tersebut adalah PT Yodya Karya, yakni salah satu BUMN yang bergerak di bidang Layanan Jasa Konstruksi dan di bawah kendali Kementerian PU.   Menurut peneliti TII, Heni Yulianto, hal ini tetap harus dipertanyakan kepada pihak DPR.   “Kita harus tanyakan DPR mengenai proses lelang dan dengan siapa, di profilnya (Yodya Karya) adalah BUMN di bawah PU. Ini yang mesti kita cek apakah ada keterlibatan,” katanya di Kantor Transparansi Internasional Indonesia (TII), Kawasan Blok S, Jakarta Selatan, Minggu (16/1/2011).   Heni menambahkan, dia menduga terjadi conflict of interest di sana. Untuk itu, dia mengimbau mengenai persoalan sejauh mana akuntabilitas untuk proses lelang harus disampaikan pada unsur lelang.   Lebih lanjut Heni memaparkan juga menyoroti nilai total proyek tersebut yang tidak jelas dan bahkan berbeda-beda. “Ada yang bilang 1,2 (triliun), 1,1 (triliun), 1,3 (triliun), 1,8 (triliun), angkanya berubah-ubah. Sebenarnya berapa angka realnya? Itu yang harus disampaikan ke publik,” tuturnya.   “Saya rasa KPK harus periksa. Kalau dengan BPK, jangan terlalu berharaplah,” tutupnya.JAKARTA - Transparency International Indonesia (TII) mengaku telah melakukan pengecekan terhadap perusahaan yang memenangkan manajemen konsultan perencanaan pembangunan gedung baru DPR.   Perusahaan tersebut adalah PT Yodya Karya, yakni salah satu BUMN yang bergerak di bidang Layanan Jasa Konstruksi dan di bawah kendali Kementerian PU.   Menurut peneliti TII, Heni Yulianto, hal ini tetap harus dipertanyakan kepada pihak DPR.   “Kita harus tanyakan DPR mengenai proses lelang dan dengan siapa, di profilnya (Yodya Karya) adalah BUMN di bawah PU. Ini yang mesti kita cek apakah ada keterlibatan,” katanya di Kantor Transparansi Internasional Indonesia (TII), Kawasan Blok S, Jakarta Selatan, Minggu (16/1/2011).   Heni menambahkan, dia menduga terjadi conflict of interest di sana. Untuk itu, dia mengimbau mengenai persoalan sejauh mana akuntabilitas untuk proses lelang harus disampaikan pada unsur lelang.   Lebih lanjut Heni memaparkan juga menyoroti nilai total proyek tersebut yang tidak jelas dan bahkan berbeda-beda. “Ada yang bilang 1,2 (triliun), 1,1 (triliun), 1,3 (triliun), 1,8 (triliun), angkanya berubah-ubah. Sebenarnya berapa angka realnya? Itu yang harus disampaikan ke publik,” tuturnya.   “Saya rasa KPK harus periksa. Kalau dengan BPK, jangan terlalu berharaplah,” tutupnya.