Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bahkan mengklasifikasikan situs micorblogging itu sebagai ancaman negara nonmiliter.https://news.okezone.com/read/2011/01/28/339/418927/informasi-di-twitter-tidak-selalu-akuratidhttps://news.okezone.com/read/2011/01/28/339/418927/informasi-di-twitter-tidak-selalu-akurathttps://news.okezone.com/read/2011/01/28/339/418927/informasi-di-twitter-tidak-selalu-akuratJum'at 28 Januari 2011 12:07 WIBFerdinanIlustrasi (Foto: roosterteeth.com)https://img.okezone.com/content/2011/01/28/339/418927/G8omf3HS6i.jpgJAKARTA - Sederet informasi yang diklaim data intelijen oleh Benny Israel dalam akun twitternya @benny_israel rupanya membuat pemerintah 'gerah'.   Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bahkan mengklasifikasikan situs micorblogging itu sebagai ancaman negara nonmiliter.   Namun, pernyataan Menhan dikritik anggota parlemen Senayan. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hassanudin menilai pernyataan Menhan mengada-ada.   "Kekhawatiran Menhan berlebihan dan mengada-ada," kata Purnawirawan Mayjen ini kepada okezone, Jumat (28/1/2011).   TB menjelaskan Twitter merupakan sarana publik untuk menginformasikan sesuatu. Lagipula, informasi yang disebar melalui kicauan di Twitter juga belum tentu kebenarannya.   "Info di twitter bukan A1(istilah untuk informasi akurat), jadi jangan berpatokan di Twitter. Kita juga tidak bisa menutup situs publik itu,ini jaman modern," sambungnya.   TB yang juga memiliki akun twitter ini berharap pemerintah memfokuskan pembangunan sistem proteksi rahasia negara. Pasalnya, hingga saat ini Undang-Undang Rahasia Negara belum ada.   "Yang penting memprotect rahasia negara, agar tidak bisa tersadap. Undang-Undang Rahasia Negara nanti juga bisa mengkategorikan informasi yang sifatnya rahasia atau terbuka," tutupnya.JAKARTA - Sederet informasi yang diklaim data intelijen oleh Benny Israel dalam akun twitternya @benny_israel rupanya membuat pemerintah 'gerah'.   Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bahkan mengklasifikasikan situs micorblogging itu sebagai ancaman negara nonmiliter.   Namun, pernyataan Menhan dikritik anggota parlemen Senayan. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hassanudin menilai pernyataan Menhan mengada-ada.   "Kekhawatiran Menhan berlebihan dan mengada-ada," kata Purnawirawan Mayjen ini kepada okezone, Jumat (28/1/2011).   TB menjelaskan Twitter merupakan sarana publik untuk menginformasikan sesuatu. Lagipula, informasi yang disebar melalui kicauan di Twitter juga belum tentu kebenarannya.   "Info di twitter bukan A1(istilah untuk informasi akurat), jadi jangan berpatokan di Twitter. Kita juga tidak bisa menutup situs publik itu,ini jaman modern," sambungnya.   TB yang juga memiliki akun twitter ini berharap pemerintah memfokuskan pembangunan sistem proteksi rahasia negara. Pasalnya, hingga saat ini Undang-Undang Rahasia Negara belum ada.   "Yang penting memprotect rahasia negara, agar tidak bisa tersadap. Undang-Undang Rahasia Negara nanti juga bisa mengkategorikan informasi yang sifatnya rahasia atau terbuka," tutupnya.