Setara Institute mengkritisi berbagai tindakan pemerintah yang dinilai telah menunjukkan suatu sikap kontradiktif terhadap semangat presiden dalam memberantas praktek korupsi dan mafia hukum di Indonesia.https://news.okezone.com/read/2011/01/29/339/419217/berikut-kontradiksi-pemberantasan-korupsiidhttps://news.okezone.com/read/2011/01/29/339/419217/berikut-kontradiksi-pemberantasan-korupsihttps://news.okezone.com/read/2011/01/29/339/419217/berikut-kontradiksi-pemberantasan-korupsiSabtu 29 Januari 2011 09:41 WIBRizka DiputraIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2011/01/29/339/419217/BhqGUAstwr.jpgJAKARTA - Setara Institute mengkritisi berbagai tindakan pemerintah yang dinilai telah menunjukkan suatu sikap kontradiktif terhadap semangat presiden dalam memberantas praktek korupsi dan mafia hukum di Indonesia.Sejumlah bentuk tindakan yang dinilai mengecewakan itu di antaranya tercermin dari sikap penarikan dukungan fraksi Partai Demokrat terkait usulan penggunaan Hak Angket Mafia Pajak DPR-RI, ancaman PAW atas Sujipto (anggota FPD, salah satu pengusul Hak Angket Mafia Pajak), dan pembiaran Presiden atas tingkah Patrialis Akbar yang membebaskan bersyarat atas Arthalyta Suryani terpidana kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan.“Ini adalah sejumlah sikap kontradiktif dengan semangat Presiden memberantas mafia hukum, sebagaimana direpresentasikan oleh Satgas PMH,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi dalam rilis yang diterima okezone, Sabtu (29/1/2011).Dia menjelaskan dalam konteks usulan Hak Angket Mafia Pajak telah nampak jelas F-PD dan pemerintah khawatir atas berbagai dugaan kinerja Satgas PMH yang justru memperkeruh pemberantasan mafia dan tatanan hukum.“Penggunaan Hak Angket merupakan hak konstitusional yang melekat pada DPR-RI. Jadi harus didukung agar seluruh kontroversi penanganan mafia pajak bisa diklarifikasi,” tandasnya.JAKARTA - Setara Institute mengkritisi berbagai tindakan pemerintah yang dinilai telah menunjukkan suatu sikap kontradiktif terhadap semangat presiden dalam memberantas praktek korupsi dan mafia hukum di Indonesia.Sejumlah bentuk tindakan yang dinilai mengecewakan itu di antaranya tercermin dari sikap penarikan dukungan fraksi Partai Demokrat terkait usulan penggunaan Hak Angket Mafia Pajak DPR-RI, ancaman PAW atas Sujipto (anggota FPD, salah satu pengusul Hak Angket Mafia Pajak), dan pembiaran Presiden atas tingkah Patrialis Akbar yang membebaskan bersyarat atas Arthalyta Suryani terpidana kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan.“Ini adalah sejumlah sikap kontradiktif dengan semangat Presiden memberantas mafia hukum, sebagaimana direpresentasikan oleh Satgas PMH,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi dalam rilis yang diterima okezone, Sabtu (29/1/2011).Dia menjelaskan dalam konteks usulan Hak Angket Mafia Pajak telah nampak jelas F-PD dan pemerintah khawatir atas berbagai dugaan kinerja Satgas PMH yang justru memperkeruh pemberantasan mafia dan tatanan hukum.“Penggunaan Hak Angket merupakan hak konstitusional yang melekat pada DPR-RI. Jadi harus didukung agar seluruh kontroversi penanganan mafia pajak bisa diklarifikasi,” tandasnya.