Kasus penyerangan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten dan kerusuhan di Temanggung, dinilai sebagai bukti bahwa kritik yang dilontarkan tokoh-tokoh lintas agama beberapa waktu lalu, valid.https://news.okezone.com/read/2011/02/15/339/425011/pemerintah-baru-bergerak-setelah-dikritikidhttps://news.okezone.com/read/2011/02/15/339/425011/pemerintah-baru-bergerak-setelah-dikritikhttps://news.okezone.com/read/2011/02/15/339/425011/pemerintah-baru-bergerak-setelah-dikritikSelasa 15 Februari 2011 16:08 WIBSusi FatimahTanda khusus para penyerang jamaah Ahmadiyah (Foto: Dok RCTI)https://img.okezone.com/content/2011/02/15/339/425011/rwBrariyGA.jpgJAKARTA - Kasus penyerangan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten dan kerusuhan di Temanggung, dinilai sebagai bukti bahwa kritik yang dilontarkan tokoh-tokoh lintas agama beberapa waktu lalu, valid.   Hal itu, kata pengamat politik Yudi Latif, juga meneguhkan bahwa pemerintah akan bergerak setelah mendapat kritik.   "Ini masih segar kritik-kritik yang dilontarkan tokoh lintas agama terhadap ketidakmampuan negara melindungi warganya. Setelah itu kasus Temanggung dan Cikeusik sudah menguak lagi. Ini mengokohkan bahwa kritik yang dilontarkan tokoh lintas agama itu valid," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/2/2011).   Menurut Direktur Eksekutif Reform Institute ini, kasus Cikeusik dan Temanggung membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu melindungi warganya dari rasa aman untuk menjalankan agama dan keyakinan.   "Sama seperti kritik soal penarikan TKW yang terlantar. Negara kan baru bereaksi setelah ada kritik, baru para TKW dipulangkan," kata Yudi.      JAKARTA - Kasus penyerangan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten dan kerusuhan di Temanggung, dinilai sebagai bukti bahwa kritik yang dilontarkan tokoh-tokoh lintas agama beberapa waktu lalu, valid.   Hal itu, kata pengamat politik Yudi Latif, juga meneguhkan bahwa pemerintah akan bergerak setelah mendapat kritik.   "Ini masih segar kritik-kritik yang dilontarkan tokoh lintas agama terhadap ketidakmampuan negara melindungi warganya. Setelah itu kasus Temanggung dan Cikeusik sudah menguak lagi. Ini mengokohkan bahwa kritik yang dilontarkan tokoh lintas agama itu valid," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/2/2011).   Menurut Direktur Eksekutif Reform Institute ini, kasus Cikeusik dan Temanggung membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu melindungi warganya dari rasa aman untuk menjalankan agama dan keyakinan.   "Sama seperti kritik soal penarikan TKW yang terlantar. Negara kan baru bereaksi setelah ada kritik, baru para TKW dipulangkan," kata Yudi.