Ketua Komisi Hukum DPR Benny K Harman mengatakan, penangkapan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan, Marwan Adli merupakan cermin praktik kotor yang masih menodai institusi penegak hukum.https://news.okezone.com/read/2011/03/09/339/433081/menkum-ham-gagal-basmi-mafia-orang-dalamidhttps://news.okezone.com/read/2011/03/09/339/433081/menkum-ham-gagal-basmi-mafia-orang-dalamhttps://news.okezone.com/read/2011/03/09/339/433081/menkum-ham-gagal-basmi-mafia-orang-dalamRabu 09 Maret 2011 15:56 WIBFerdinanIlustrasi (Ist)https://img.okezone.com/content/2011/03/09/339/433081/kPmKwZ4scQ.jpgJAKARTA - Ketua Komisi Hukum DPR Benny K Harman mengatakan, penangkapan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan, Marwan Adli merupakan cermin praktik kotor yang masih menodai institusi penegak hukum."Praktik Kalapas di Nusa Kambangan adalah praktik pada umumnya di lapas-lapas di Indonesia," kata Benny saat dihubungi okezone, Rabu (9/3/2011). Menurut dia, kelalaian sistem pengawasan internal di Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi faktor utama terjadinya praktik kotor di lingkungan internal."Kasus ini memperlihatkan lemahnya sistem kontrol yang berlaku dalam tubuh Kementerian Hukum dan HAM," sambungnya.Ketua DPP Demokrat Bidang Hukum ini menyarankan agar Kementerian Hukum dan HAM termasuk Ditjen Lapas segera melakukan penyelidikan terhadap jaringan narkoba yang diduga melibatkan pejabat lapas lainnya. "Penyelidikan atau investigasi internal itu sangat diperlukan. Semoga penangkapan ini memberi efek jera untuk lapas lain," tutupnya.JAKARTA - Ketua Komisi Hukum DPR Benny K Harman mengatakan, penangkapan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan, Marwan Adli merupakan cermin praktik kotor yang masih menodai institusi penegak hukum."Praktik Kalapas di Nusa Kambangan adalah praktik pada umumnya di lapas-lapas di Indonesia," kata Benny saat dihubungi okezone, Rabu (9/3/2011). Menurut dia, kelalaian sistem pengawasan internal di Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi faktor utama terjadinya praktik kotor di lingkungan internal."Kasus ini memperlihatkan lemahnya sistem kontrol yang berlaku dalam tubuh Kementerian Hukum dan HAM," sambungnya.Ketua DPP Demokrat Bidang Hukum ini menyarankan agar Kementerian Hukum dan HAM termasuk Ditjen Lapas segera melakukan penyelidikan terhadap jaringan narkoba yang diduga melibatkan pejabat lapas lainnya. "Penyelidikan atau investigasi internal itu sangat diperlukan. Semoga penangkapan ini memberi efek jera untuk lapas lain," tutupnya.