Aksi ini digelar dalam rangka menolak pengangkatan Sjafrie Sjamsoedin sebagai Wakil Menteri Pertahanan serta lolosnya sejumlah petinggi militer sebagai kepala daerah.https://news.okezone.com/read/2011/03/28/339/439438/tolak-kembalinya-militer-ke-pentas-politik-nasionalidhttps://news.okezone.com/read/2011/03/28/339/439438/tolak-kembalinya-militer-ke-pentas-politik-nasionalhttps://news.okezone.com/read/2011/03/28/339/439438/tolak-kembalinya-militer-ke-pentas-politik-nasionalSenin 28 Maret 2011 07:06 WIBMuhammad Saifullah Sjafrie Sjamsoedin (Foto: beritahankam.blogspot.com)https://img.okezone.com/content/2011/03/28/339/439438/7wDgR9umhl.jpgJAKARTA - Aksi teatrikal menolak kembalinya militer ke pentas politik nasional akan digelar pagi ini di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.Aksi ini digelar dalam rangka menolak pengangkatan Sjafrie Sjamsoedin sebagai Wakil Menteri Pertahanan serta lolosnya sejumlah petinggi militer sebagai kepala daerah.“Salah satunya adalah lolosnya anggota militer aktif di Pemilukada Nunukan di Kalimantan Timur,” ujar koordinator aksi Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (SMuD) Novie Rizky dalam rilisnya kepada okezone di Jakarta, Senin (28/3/2011).Aksi yang akan dimulai sekira pukul 08.00 WIB ini sebagai ekspresi kekecewaan atas kinerja Komisi Pemilihan Umum dan KPUD yang telah menciderai demokrasi dengan memberikan peluang bagi militer untuk menduduki jabatan politik di level nasional maupun lokal.JAKARTA - Aksi teatrikal menolak kembalinya militer ke pentas politik nasional akan digelar pagi ini di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.Aksi ini digelar dalam rangka menolak pengangkatan Sjafrie Sjamsoedin sebagai Wakil Menteri Pertahanan serta lolosnya sejumlah petinggi militer sebagai kepala daerah.“Salah satunya adalah lolosnya anggota militer aktif di Pemilukada Nunukan di Kalimantan Timur,” ujar koordinator aksi Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (SMuD) Novie Rizky dalam rilisnya kepada okezone di Jakarta, Senin (28/3/2011).Aksi yang akan dimulai sekira pukul 08.00 WIB ini sebagai ekspresi kekecewaan atas kinerja Komisi Pemilihan Umum dan KPUD yang telah menciderai demokrasi dengan memberikan peluang bagi militer untuk menduduki jabatan politik di level nasional maupun lokal.