Ketua KPK Busyro Muqqodas mengimbau sembilan hakim MK dan pimpinan Mahkamah Agung juga melakukan hal yang sama.https://news.okezone.com/read/2011/05/04/339/453193/kpk-tunggu-laporan-harta-hakim-mk-dan-maidhttps://news.okezone.com/read/2011/05/04/339/453193/kpk-tunggu-laporan-harta-hakim-mk-dan-mahttps://news.okezone.com/read/2011/05/04/339/453193/kpk-tunggu-laporan-harta-hakim-mk-dan-maRabu 04 Mei 2011 13:57 WIBTaufik HidayatIlustrasi (Foto: Koran Sindo)https://img.okezone.com/content/2011/05/04/339/453193/Q9RPNfs3d6.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negra (LHKPN) dan gratfikasi berupa sejumlah perhiasan emas.   Ketua KPK Busyro Muqqodas mengimbau sembilan hakim MK dan pimpinan Mahkamah Agung juga melakukan hal yang sama.   "Kami harapkan sembilan hakim MK lain ikut. Dilanjutkan pimpinan MA diharapkan menyusul," katanya usai menerima laporan Mahfud MD, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/5/2011).   Kewajiban penyelenggara negara utuk melaporkan harta kekayaanya diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelanggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelengaraan Negara.JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negra (LHKPN) dan gratfikasi berupa sejumlah perhiasan emas.   Ketua KPK Busyro Muqqodas mengimbau sembilan hakim MK dan pimpinan Mahkamah Agung juga melakukan hal yang sama.   "Kami harapkan sembilan hakim MK lain ikut. Dilanjutkan pimpinan MA diharapkan menyusul," katanya usai menerima laporan Mahfud MD, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/5/2011).   Kewajiban penyelenggara negara utuk melaporkan harta kekayaanya diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelanggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelengaraan Negara.