<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>JK: Pancasila Perlu Dikoreksi</title><description>Aksi kekerasan dan doktrinisasi yang belakangan ini kerap muncul  dinilai sebagai salah satu persoalan bangsa. Karena itu, pemerintah  diminta untuk segera mengevaluasi Pancasila yang selama ini menjadi  landasan negara.</description><link>https://news.okezone.com/read/2011/05/11/337/455819/jk-pancasila-perlu-dikoreksi</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2011/05/11/337/455819/jk-pancasila-perlu-dikoreksi"/><item><title>JK: Pancasila Perlu Dikoreksi</title><link>https://news.okezone.com/read/2011/05/11/337/455819/jk-pancasila-perlu-dikoreksi</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2011/05/11/337/455819/jk-pancasila-perlu-dikoreksi</guid><pubDate>Rabu 11 Mei 2011 12:43 WIB</pubDate><dc:creator>Ray Jordan</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2011/05/11/337/455819/bYDQMYFciB.jpg" expression="full" type="image/jpeg">daylife</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2011/05/11/337/455819/bYDQMYFciB.jpg</image><title>daylife</title></images><description>JAKARTA &amp;ndash; Aksi kekerasan dan doktrinisasi yang belakangan ini kerap muncul dinilai sebagai salah satu persoalan bangsa. Karena itu, pemerintah diminta untuk segera mengevaluasi Pancasila yang selama ini menjadi landasan negara.
&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Kita harus membahas agar istilah bhineka tunggal ika tetap tegak walaupun gerakan doktrinisasi berbentuk segala macam,&amp;rdquo; kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediamannya, Rabu (11/5/2011).
&amp;nbsp;
Menurutnya, salah satu yang harus dievaluasi dari Pancasila adalah kalimat keadilan. JK menilai, keadilan yang berujung kemiskinan dan ketimpangan hukum menjadi faktor pemicu adanya gerakan radikal dan doktrinisasi.
&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Kalau ketuhanan yang maha esa tidak ada masalah. Tapi kalau soal keadilan disitulah letaknya titik lemah Pancasila yang harus dievaluasi. Kalau dapat diperbaiki, orang akan mengerti Pancasila secara utuh,&amp;rdquo; tandasnya.
&amp;nbsp;
Menurutnya, gerakan radikal memang muncul sejak lama dan terjadi dimanapun. Gerakan tersebut mencari makanan empuk yakni ketidakadilan dan ketimpangan hukum. Karena itu, pemerintah harus mengevaluasi kinerja melalui Pancasila.
&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Bagi saya bhineka tunggal ika itu tidak memiliki kelemahan. Tetapi karena ada ketidakadilan makan harus dievaluasi melalui sektor ekonomi, sosial, dan politik,&amp;rdquo; pungkasnya.</description><content:encoded>JAKARTA &amp;ndash; Aksi kekerasan dan doktrinisasi yang belakangan ini kerap muncul dinilai sebagai salah satu persoalan bangsa. Karena itu, pemerintah diminta untuk segera mengevaluasi Pancasila yang selama ini menjadi landasan negara.
&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Kita harus membahas agar istilah bhineka tunggal ika tetap tegak walaupun gerakan doktrinisasi berbentuk segala macam,&amp;rdquo; kata mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediamannya, Rabu (11/5/2011).
&amp;nbsp;
Menurutnya, salah satu yang harus dievaluasi dari Pancasila adalah kalimat keadilan. JK menilai, keadilan yang berujung kemiskinan dan ketimpangan hukum menjadi faktor pemicu adanya gerakan radikal dan doktrinisasi.
&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Kalau ketuhanan yang maha esa tidak ada masalah. Tapi kalau soal keadilan disitulah letaknya titik lemah Pancasila yang harus dievaluasi. Kalau dapat diperbaiki, orang akan mengerti Pancasila secara utuh,&amp;rdquo; tandasnya.
&amp;nbsp;
Menurutnya, gerakan radikal memang muncul sejak lama dan terjadi dimanapun. Gerakan tersebut mencari makanan empuk yakni ketidakadilan dan ketimpangan hukum. Karena itu, pemerintah harus mengevaluasi kinerja melalui Pancasila.
&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Bagi saya bhineka tunggal ika itu tidak memiliki kelemahan. Tetapi karena ada ketidakadilan makan harus dievaluasi melalui sektor ekonomi, sosial, dan politik,&amp;rdquo; pungkasnya.</content:encoded></item></channel></rss>
