<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>KPK Mulai Usut Dugaan Korupsi Pesawat Merpati</title><description>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan mark up  dana dalam proyek pengadaan pesawat jenis MA-60 dari China yang  merugikan negara sekira USD46 juta.</description><link>https://news.okezone.com/read/2011/05/18/340/458351/kpk-mulai-usut-dugaan-korupsi-pesawat-merpati</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2011/05/18/340/458351/kpk-mulai-usut-dugaan-korupsi-pesawat-merpati"/><item><title>KPK Mulai Usut Dugaan Korupsi Pesawat Merpati</title><link>https://news.okezone.com/read/2011/05/18/340/458351/kpk-mulai-usut-dugaan-korupsi-pesawat-merpati</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2011/05/18/340/458351/kpk-mulai-usut-dugaan-korupsi-pesawat-merpati</guid><pubDate>Rabu 18 Mei 2011 15:29 WIB</pubDate><dc:creator>Rus Akbar</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2011/05/18/340/458351/ZltB2Iq5dA.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Pesawat Merpati (Foto: Ist)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2011/05/18/340/458351/ZltB2Iq5dA.jpg</image><title>Pesawat Merpati (Foto: Ist)</title></images><description>PADANG- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan mark up dana dalam proyek pengadaan pesawat jenis MA-60 dari China yang merugikan negara sekira USD46 juta.&amp;ldquo;Kita masih terus melakukan pengumpulan alat-alat bukti, jika sudah lengkap maka orang itu kita tetapkan menjadi tersangka,&amp;rdquo; kata Ketua KPK, M. Busyro Muqqodas saat jumpa pers di Padang, Rabu (18/5/2011).Sayangnya Busyro enggan merinci siapa orang yang dimaksud. Dia menambahkan, dalam kasus ini belum bisa mengaitkan menteri-menteri yang terlibat dalam kasus pengadaan pesawat jenis MA-60 dari China tersebut.&amp;ldquo;Kita tunggu aja, kalau sudah ada nanti kita sampaikan siapa jadi tersangkanya, kini tim KPK tengah melakukan pengumpulan barang buktinya,&amp;rdquo; pungkasnya.Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak pembelian pesawat MA-60 yang dibeli Merpato dari perusahaan China. Padahal pesawat tersebut dinilai tidak memiliki kelengkapan surat FAA.Kalla juga mempertanyakan harga pembelian MA 60 yang terkesan janggal. Konon, Merpati membeli tiap unit pesawat seharga USD11,2 juta. Dengan demikian, total harga 15 unit pesawat seharusnya hanya USD168 juta.Tetapi dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP) atau Subsidiary Loan Agreement (SLA), pemerintah menganggarkan USD220 juta untuk pembelian 15 pesawat.</description><content:encoded>PADANG- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan mark up dana dalam proyek pengadaan pesawat jenis MA-60 dari China yang merugikan negara sekira USD46 juta.&amp;ldquo;Kita masih terus melakukan pengumpulan alat-alat bukti, jika sudah lengkap maka orang itu kita tetapkan menjadi tersangka,&amp;rdquo; kata Ketua KPK, M. Busyro Muqqodas saat jumpa pers di Padang, Rabu (18/5/2011).Sayangnya Busyro enggan merinci siapa orang yang dimaksud. Dia menambahkan, dalam kasus ini belum bisa mengaitkan menteri-menteri yang terlibat dalam kasus pengadaan pesawat jenis MA-60 dari China tersebut.&amp;ldquo;Kita tunggu aja, kalau sudah ada nanti kita sampaikan siapa jadi tersangkanya, kini tim KPK tengah melakukan pengumpulan barang buktinya,&amp;rdquo; pungkasnya.Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak pembelian pesawat MA-60 yang dibeli Merpato dari perusahaan China. Padahal pesawat tersebut dinilai tidak memiliki kelengkapan surat FAA.Kalla juga mempertanyakan harga pembelian MA 60 yang terkesan janggal. Konon, Merpati membeli tiap unit pesawat seharga USD11,2 juta. Dengan demikian, total harga 15 unit pesawat seharusnya hanya USD168 juta.Tetapi dalam Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP) atau Subsidiary Loan Agreement (SLA), pemerintah menganggarkan USD220 juta untuk pembelian 15 pesawat.</content:encoded></item></channel></rss>
