<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Polisi Minta Pembatasan Jam Operasi Truk Permanen </title><description>Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya Kombes Royke Lumowa  berharap pembatasan truk perlu dipermanenkan dalam sebuah aturan yang  baku. Pasalnya, efek dari kebijakan tersebut sangat baik mengurai  kemacetan dalam uji coba yang dilakukan hingga 10 Juni 2011 nanti.</description><link>https://news.okezone.com/read/2011/05/25/338/461051/polisi-minta-pembatasan-jam-operasi-truk-permanen</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2011/05/25/338/461051/polisi-minta-pembatasan-jam-operasi-truk-permanen"/><item><title>Polisi Minta Pembatasan Jam Operasi Truk Permanen </title><link>https://news.okezone.com/read/2011/05/25/338/461051/polisi-minta-pembatasan-jam-operasi-truk-permanen</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2011/05/25/338/461051/polisi-minta-pembatasan-jam-operasi-truk-permanen</guid><pubDate>Rabu 25 Mei 2011 19:01 WIB</pubDate><dc:creator>Bagus Santosa</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2011/05/25/338/461051/ZLeoLGgd05.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ilustrasi (Ist)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2011/05/25/338/461051/ZLeoLGgd05.jpg</image><title>Ilustrasi (Ist)</title></images><description>JAKARTA - Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya Kombes Royke Lumowa berharap pembatasan truk perlu dipermanenkan dalam sebuah aturan yang baku. Pasalnya, efek dari kebijakan tersebut sangat baik mengurai kemacetan dalam uji coba yang dilakukan hingga 10 Juni 2011 nanti.&quot;Menurut saya, jelas ini harus dipermanenkan karena mampu mengurai kemacetan jalur tol dalam kota hingga 30-40 persen,&quot; ujar Royke, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (25/5/2011).Untuk menetapkan pembatasan truk ini, lanjut Royke, pemerintah perlu membuat suatu dasar hukum yang kuat. Dasar hukumnya itu bukanlah Peraturan Daerah (perda), melainkan SK Dirjen Perhubungan Darat. &quot;Sesuai dengan undang-undang, jalan tol merupakan kewenangan negara jadi ini urusannya Kementerian Perhubungan,&quot; kata Royke. Apalagi melihat, Tangerang Selatan yang juga ingin bergabung dengan uji coba pembatasan truk ini. &quot;Ke depan kami memang ingin kembangkan ke wilayah lain. Tapi itu nanti dulu, sekarang kita coba di Jakarta dulu,&quot; tandasnya.Uji coba pembatasan truk dilakukan sejak KTT ASEAN beberapa waktu lalu hingga tanggal 10 Juni 2011 nanti. Setelah itu, pihak yang terkait dengan kebijakan ini akan kembali melakukan rapat evaluasi membicarakan kelanjutan kebijakan itu.</description><content:encoded>JAKARTA - Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya Kombes Royke Lumowa berharap pembatasan truk perlu dipermanenkan dalam sebuah aturan yang baku. Pasalnya, efek dari kebijakan tersebut sangat baik mengurai kemacetan dalam uji coba yang dilakukan hingga 10 Juni 2011 nanti.&quot;Menurut saya, jelas ini harus dipermanenkan karena mampu mengurai kemacetan jalur tol dalam kota hingga 30-40 persen,&quot; ujar Royke, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (25/5/2011).Untuk menetapkan pembatasan truk ini, lanjut Royke, pemerintah perlu membuat suatu dasar hukum yang kuat. Dasar hukumnya itu bukanlah Peraturan Daerah (perda), melainkan SK Dirjen Perhubungan Darat. &quot;Sesuai dengan undang-undang, jalan tol merupakan kewenangan negara jadi ini urusannya Kementerian Perhubungan,&quot; kata Royke. Apalagi melihat, Tangerang Selatan yang juga ingin bergabung dengan uji coba pembatasan truk ini. &quot;Ke depan kami memang ingin kembangkan ke wilayah lain. Tapi itu nanti dulu, sekarang kita coba di Jakarta dulu,&quot; tandasnya.Uji coba pembatasan truk dilakukan sejak KTT ASEAN beberapa waktu lalu hingga tanggal 10 Juni 2011 nanti. Setelah itu, pihak yang terkait dengan kebijakan ini akan kembali melakukan rapat evaluasi membicarakan kelanjutan kebijakan itu.</content:encoded></item></channel></rss>
