Ketua DPP Partai Demokrat Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Didi Irawadi Syamsuddin mengingatkan Badan Kehormatan DPR agar bersikap obyektif dan tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan terkait kasus Nazaruddin.https://news.okezone.com/read/2011/05/26/339/461497/soal-nazaruddin-demokrat-minta-bk-obyektifidhttps://news.okezone.com/read/2011/05/26/339/461497/soal-nazaruddin-demokrat-minta-bk-obyektifhttps://news.okezone.com/read/2011/05/26/339/461497/soal-nazaruddin-demokrat-minta-bk-obyektifKamis 26 Mei 2011 20:37 WIBRadi SaputroNazaruddin (Foto: Susi Fatimah/Okezone)https://img.okezone.com/content/2011/05/26/339/461497/7PLd3PygA1.jpgJAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Didi Irawadi Syamsuddin mengingatkan Badan Kehormatan DPR agar bersikap obyektif dan tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan terkait kasus Nazaruddin. Menurut Didi, tindakan BK seharusnya tidak boleh atas dasar atau niat untuk jatuhkan kekuatan politik tertentu karena kepentingan diri individu atau kelompok.Dia mengungkapkan, sebelum nama Nazaruddin disebut-sebut tersangkut kasus hukum, banyak Anggota DPR yang tersangkut kasus namun belum diperiksa oleh BK DPR. Jika mau objektif bertindak, seharusnya BK selesaikan dulu kasus-kasus Anggota DPR sebelumnya.  "BK harus tindak lanjuti laporan-laporan di BK yang sudah jelas-jelas melanggar etika moral dan hukum. Apalagi yang sudah nyata-nyata menjadi terdakwa dan terpidana," kata Didi, Kamis (26/5/2011).Menurut dia, jika BK bertindak subjektif dan tebang pilih, Ini akan menjadi pertaruhan dan reputasi BK. Terlebih jika BK tetap memaksakan kehendak memeriksa orang yang belum terbukti terlibat.Sebelumnya, BK DPR hingga kini masih menyelidiki pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.Namun, Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie memprotes rencana BK memeriksa Nazaruddin yang kini duduk di Komisi VII DPR. Nazaruddin saat ini terbelit dua kasus, dugaan terlibat kasus suap sarana wisma atlet SEA Games dan titipan uang sebesar 120 ribu dolar Singapura kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar. (put) JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Didi Irawadi Syamsuddin mengingatkan Badan Kehormatan DPR agar bersikap obyektif dan tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan terkait kasus Nazaruddin. Menurut Didi, tindakan BK seharusnya tidak boleh atas dasar atau niat untuk jatuhkan kekuatan politik tertentu karena kepentingan diri individu atau kelompok.Dia mengungkapkan, sebelum nama Nazaruddin disebut-sebut tersangkut kasus hukum, banyak Anggota DPR yang tersangkut kasus namun belum diperiksa oleh BK DPR. Jika mau objektif bertindak, seharusnya BK selesaikan dulu kasus-kasus Anggota DPR sebelumnya.  "BK harus tindak lanjuti laporan-laporan di BK yang sudah jelas-jelas melanggar etika moral dan hukum. Apalagi yang sudah nyata-nyata menjadi terdakwa dan terpidana," kata Didi, Kamis (26/5/2011).Menurut dia, jika BK bertindak subjektif dan tebang pilih, Ini akan menjadi pertaruhan dan reputasi BK. Terlebih jika BK tetap memaksakan kehendak memeriksa orang yang belum terbukti terlibat.Sebelumnya, BK DPR hingga kini masih menyelidiki pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.Namun, Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie memprotes rencana BK memeriksa Nazaruddin yang kini duduk di Komisi VII DPR. Nazaruddin saat ini terbelit dua kasus, dugaan terlibat kasus suap sarana wisma atlet SEA Games dan titipan uang sebesar 120 ribu dolar Singapura kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar. (put)