Kata dia, pemerintah saat ini tidak menganut sistem demokrasi.https://news.okezone.com/read/2011/06/17/339/469715/mahfud-sistem-politik-indonesia-oligarkiidhttps://news.okezone.com/read/2011/06/17/339/469715/mahfud-sistem-politik-indonesia-oligarkihttps://news.okezone.com/read/2011/06/17/339/469715/mahfud-sistem-politik-indonesia-oligarkiJum'at 17 Juni 2011 17:57 WIBBagus SantosaIlustrasi (Foto: Heru Haryono/okezone)https://img.okezone.com/content/2011/06/17/339/469715/SYBkVZKee2.jpgJAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengkritik pemerintah lagi. Kata dia, pemerintah saat ini tidak menganut sistem demokrasi.   “Sistem politik kita oligarki, kalau demokrasi hukum akan responsif. Oligarki itu keputusan diambil secara korup oleh pimpinan politik yang tidak memikirkan rakyat,” ungkap Mahfud dalam acara diskusi di Wahid Institute, Jumat (17/6/2011).   Mahfud mencontohkan, saat ini banyak kasus hukum yang terungkap tapi seakan luput dari perhatian.   “Banyak orang bohong tapi DPR diam,” ujarnya.   “DPR tak berani menindak. Untuk menyelamatkan bangsa ini kita besar-besaran kampanye penegakan hukum. Kalau tidak, bangsa kita akan hancur,” papar Mahfud.   “Lawan kita saat ini bukan orang tapi pelanggaran hukum, korupsi dan masalah lain yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Sekarang bagaimana kita mengubah jadi demokrasi,” tutupnya.JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengkritik pemerintah lagi. Kata dia, pemerintah saat ini tidak menganut sistem demokrasi.   “Sistem politik kita oligarki, kalau demokrasi hukum akan responsif. Oligarki itu keputusan diambil secara korup oleh pimpinan politik yang tidak memikirkan rakyat,” ungkap Mahfud dalam acara diskusi di Wahid Institute, Jumat (17/6/2011).   Mahfud mencontohkan, saat ini banyak kasus hukum yang terungkap tapi seakan luput dari perhatian.   “Banyak orang bohong tapi DPR diam,” ujarnya.   “DPR tak berani menindak. Untuk menyelamatkan bangsa ini kita besar-besaran kampanye penegakan hukum. Kalau tidak, bangsa kita akan hancur,” papar Mahfud.   “Lawan kita saat ini bukan orang tapi pelanggaran hukum, korupsi dan masalah lain yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Sekarang bagaimana kita mengubah jadi demokrasi,” tutupnya.