Sebanyak 419 napi koruptor mendapat remisi HUT ke-66 RI. Bahkan 21 orang di antaranya langsung bebas.https://news.okezone.com/read/2011/08/18/339/493227/koruptor-dapat-remisi-sistem-hukum-perlu-dikoreksiidhttps://news.okezone.com/read/2011/08/18/339/493227/koruptor-dapat-remisi-sistem-hukum-perlu-dikoreksihttps://news.okezone.com/read/2011/08/18/339/493227/koruptor-dapat-remisi-sistem-hukum-perlu-dikoreksiKamis 18 Agustus 2011 09:00 WIBMuhammad Saifullah Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2011/08/18/339/493227/JFzRDVSyVl.jpgJAKARTA - Sebanyak 419 napi koruptor mendapat remisi HUT ke-66 RI. Bahkan 21 orang di antaranya langsung bebas. Fakta ini memuat prihatin banyak pihak, salah satunya anggota komisi hukum DPR, Desmond J Mahesa.“Sebenarnya itu hak napi, yang jadi soal kalau diberikan kepada napi koruptor, walaupun itu hak, tapi kita ada target efek jera, kalau ini diterapkan maka program pemberantasan korupsi tak sesuai target,” sesalnya saat berbincang dengan okezone di Jakarta, Kamis (18/7/2011).Karenanya, menurut dia, sistem hukum di Indonesia harus dibenahi. Aturan-aturan yang tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi harus segera direvisi.“Hari ini seolah-olah kita kejar hukuman maksimal, tapi faktanya putusan di pengadilan tak sesuai, dan ketika menjalani hukuman masih ada remisi, jadi tidak nyambung dengan tujuan shock therapy,” terangnya.JAKARTA - Sebanyak 419 napi koruptor mendapat remisi HUT ke-66 RI. Bahkan 21 orang di antaranya langsung bebas. Fakta ini memuat prihatin banyak pihak, salah satunya anggota komisi hukum DPR, Desmond J Mahesa.“Sebenarnya itu hak napi, yang jadi soal kalau diberikan kepada napi koruptor, walaupun itu hak, tapi kita ada target efek jera, kalau ini diterapkan maka program pemberantasan korupsi tak sesuai target,” sesalnya saat berbincang dengan okezone di Jakarta, Kamis (18/7/2011).Karenanya, menurut dia, sistem hukum di Indonesia harus dibenahi. Aturan-aturan yang tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi harus segera direvisi.“Hari ini seolah-olah kita kejar hukuman maksimal, tapi faktanya putusan di pengadilan tak sesuai, dan ketika menjalani hukuman masih ada remisi, jadi tidak nyambung dengan tujuan shock therapy,” terangnya.