Pemilukada Aceh 2011 ikut mendapat perhatian international. Sebuah lembaga pemantau pemilu asing mendaftarkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, untuk memantau pelaksanaan pesta demokrasi di provinsi tersebut.https://news.okezone.com/read/2011/08/24/339/495568/pemilukada-aceh-dipantau-lembaga-asingidhttps://news.okezone.com/read/2011/08/24/339/495568/pemilukada-aceh-dipantau-lembaga-asinghttps://news.okezone.com/read/2011/08/24/339/495568/pemilukada-aceh-dipantau-lembaga-asingRabu 24 Agustus 2011 07:02 WIBSalman Mardirahttps://img.okezone.com/content/2011/08/24/339/495568/kcUK49dUTs.gifBANDA ACEH – Pemilukada Aceh 2011 ikut mendapat perhatian international. Sebuah lembaga pemantau pemilu asing mendaftarkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, untuk memantau pelaksanaan pesta demokrasi di provinsi tersebut.   The Asian Network for Free and Fair Election (ANFREL) lembaga pemantau dari Thailand, sudah menyerahkan persyaratan untuk bisa menjadi pemantau Pemilukada di Aceh. “Lembaga ini sedang kita verifikasi,” kata Ketua Divisi Perencanaan dan Data KIP Aceh, Yarwin Adi Dharma dalam siaran pers yang dikirim ke okezone di Banda Aceh, Rabu (24/8/2011).   Menurut dia, Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang pemilihan kepala daerahnya bisa dipantau oleh lembaga asing. Hal ini diatur dalam Undang-undang No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. ”Kehadiran pemantau bisa lebih meningkatkan kualitas hasil pemilihan,” ujar Yarwin.   KIP Aceh membuka kesempatan bagi lembaga pemantau pemilu baik lokal, nasional maupun international untuk mendaftar sebulan sebelum hari pemungutan suara. "Kalau mengacu pada tahapan sekarang, itu berarti hingga bulan Oktober. Namun kalau tahapan diresechedule, bisa panjang lagi. Kalau kita asumsikan pemungutan suara pada Januari, berarti ditutup pada Desember," sebutnya. Khusus untuk lembaga internasional harus mendaftar terlebih dulu ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Sementara bagi pemantau lokal dan nasional harus melampirkan profil lembaga, akte pendirian lembaga, menyebutkan sumber dana operasional, menyertakan pas foto relawan pemantau dan mengisi formulir yang sudah disedikan KIP.   Selain lembaga pemantau asing, Yarwin menyebutkan, hingga kini sudah tiga lembaga lokal dan nasional yang mendaftar sebagai tim pemantau. Ketiganya adalah Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia (LPPNRI), Institut Perdamaian Indonesia (IPI) dan Gerakan Antikorupsi (Gerak).KIP Aceh masih melakukan tahap verifikasi terhadap lembaga tersebut. Menurut Yarwin pihaknya telah mengeluarkan akreditasi sebagai pemantau bagi LPPNRI. Lembaga ini akan menurunkan 300 pemantau yang akan disebarkan di seluruh Aceh. Sementara pemantau dari IPI berjumlah 17 orang yang disebar di 17 daerah pemilihan.BANDA ACEH – Pemilukada Aceh 2011 ikut mendapat perhatian international. Sebuah lembaga pemantau pemilu asing mendaftarkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, untuk memantau pelaksanaan pesta demokrasi di provinsi tersebut.   The Asian Network for Free and Fair Election (ANFREL) lembaga pemantau dari Thailand, sudah menyerahkan persyaratan untuk bisa menjadi pemantau Pemilukada di Aceh. “Lembaga ini sedang kita verifikasi,” kata Ketua Divisi Perencanaan dan Data KIP Aceh, Yarwin Adi Dharma dalam siaran pers yang dikirim ke okezone di Banda Aceh, Rabu (24/8/2011).   Menurut dia, Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang pemilihan kepala daerahnya bisa dipantau oleh lembaga asing. Hal ini diatur dalam Undang-undang No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. ”Kehadiran pemantau bisa lebih meningkatkan kualitas hasil pemilihan,” ujar Yarwin.   KIP Aceh membuka kesempatan bagi lembaga pemantau pemilu baik lokal, nasional maupun international untuk mendaftar sebulan sebelum hari pemungutan suara. "Kalau mengacu pada tahapan sekarang, itu berarti hingga bulan Oktober. Namun kalau tahapan diresechedule, bisa panjang lagi. Kalau kita asumsikan pemungutan suara pada Januari, berarti ditutup pada Desember," sebutnya. Khusus untuk lembaga internasional harus mendaftar terlebih dulu ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Sementara bagi pemantau lokal dan nasional harus melampirkan profil lembaga, akte pendirian lembaga, menyebutkan sumber dana operasional, menyertakan pas foto relawan pemantau dan mengisi formulir yang sudah disedikan KIP.   Selain lembaga pemantau asing, Yarwin menyebutkan, hingga kini sudah tiga lembaga lokal dan nasional yang mendaftar sebagai tim pemantau. Ketiganya adalah Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia (LPPNRI), Institut Perdamaian Indonesia (IPI) dan Gerakan Antikorupsi (Gerak).KIP Aceh masih melakukan tahap verifikasi terhadap lembaga tersebut. Menurut Yarwin pihaknya telah mengeluarkan akreditasi sebagai pemantau bagi LPPNRI. Lembaga ini akan menurunkan 300 pemantau yang akan disebarkan di seluruh Aceh. Sementara pemantau dari IPI berjumlah 17 orang yang disebar di 17 daerah pemilihan.