Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten Bambang P Rahmadi, mendesak Pemerintah Kota Tangsel untuk membayar sewa tanah Gedung SDN Ciledug Barat selama 32 tahun.https://news.okezone.com/read/2011/09/06/338/499431/dprd-pemerintah-harus-bayar-sewa-sdn-ciledug-baratidhttps://news.okezone.com/read/2011/09/06/338/499431/dprd-pemerintah-harus-bayar-sewa-sdn-ciledug-barathttps://news.okezone.com/read/2011/09/06/338/499431/dprd-pemerintah-harus-bayar-sewa-sdn-ciledug-baratSelasa 06 September 2011 16:18 WIBHasan KurniawanFoto: Hasan/okezonehttps://img.okezone.com/content/2011/09/06/338/499431/8Hhylkse29.jpgTANGERANG - Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten Bambang P Rahmadi, mendesak Pemerintah Kota Tangsel untuk membayar sewa tanah Gedung SDN Ciledug Barat selama 32 tahun.   "Segala sesuatu kasus harus dipelajari terlebih dahulu. Kalau pun harus diberikan ganti rugi, kita atur sesuai hukum yang ada," ujar Bambang, kepada okezone, Selasa (6/9/2011).   Ditambahkannya, saat masih di Kabupaten Tangerang, ada beberapa warga sengaja menghibahkan dan mewakafkan tanahnya untuk pembangunan sekolah, ke pemerintah daerah.   "Saat itu tidak ada catatan yang sangat baik. Semua dilakukan secara lisan. Sekarang saat sekolah sudah terbangun, ahli waris mengeluarkan sengketanya," tambahnya.   Pemkot Tangsel, lanjut dia, harus segera mengajukan biaya pembayaran sewa gedung sekolah melalui anggaran perubahan, dan melakukan negosisasi kembali.   "Karena itu memang hak mereka, pemerintah harus bayar. Apalagi kita wakil masyarakat, kita akan perjuangkan hak-hak masyarakat," jelasnya.   Sebagai wujud keseriusan dewan, pihaknya akan mengirimkan perwakilan Komisi B DPRD Kota Tangsel, bidang pendidikan untuk meninjau langsung ke sekolah besok.   "Saya berharap, sambil menunggu proses negosiasi ahli waris tetap membiarkan siswa menjalankan proses belajar mengajar," terangnya.TANGERANG - Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten Bambang P Rahmadi, mendesak Pemerintah Kota Tangsel untuk membayar sewa tanah Gedung SDN Ciledug Barat selama 32 tahun.   "Segala sesuatu kasus harus dipelajari terlebih dahulu. Kalau pun harus diberikan ganti rugi, kita atur sesuai hukum yang ada," ujar Bambang, kepada okezone, Selasa (6/9/2011).   Ditambahkannya, saat masih di Kabupaten Tangerang, ada beberapa warga sengaja menghibahkan dan mewakafkan tanahnya untuk pembangunan sekolah, ke pemerintah daerah.   "Saat itu tidak ada catatan yang sangat baik. Semua dilakukan secara lisan. Sekarang saat sekolah sudah terbangun, ahli waris mengeluarkan sengketanya," tambahnya.   Pemkot Tangsel, lanjut dia, harus segera mengajukan biaya pembayaran sewa gedung sekolah melalui anggaran perubahan, dan melakukan negosisasi kembali.   "Karena itu memang hak mereka, pemerintah harus bayar. Apalagi kita wakil masyarakat, kita akan perjuangkan hak-hak masyarakat," jelasnya.   Sebagai wujud keseriusan dewan, pihaknya akan mengirimkan perwakilan Komisi B DPRD Kota Tangsel, bidang pendidikan untuk meninjau langsung ke sekolah besok.   "Saya berharap, sambil menunggu proses negosiasi ahli waris tetap membiarkan siswa menjalankan proses belajar mengajar," terangnya.