Kompas TV dilarang menyediakan program siaran kepada televisi lokal yang belum memiliki izin siaran.https://news.okezone.com/read/2011/09/10/339/501009/kpi-terus-pantau-pergerakan-kompas-tvidhttps://news.okezone.com/read/2011/09/10/339/501009/kpi-terus-pantau-pergerakan-kompas-tvhttps://news.okezone.com/read/2011/09/10/339/501009/kpi-terus-pantau-pergerakan-kompas-tvSabtu 10 September 2011 09:05 WIBRay Jordanhttps://img.okezone.com/content/2011/09/10/339/501009/TkRiVi04cf.jpgJAKARTA - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dadang Rahmat Hidayat mengakui bila Kompas TV bukanlah lembaga penyiaran, melainkan penyedia program siaran. Namun, Kompas TV dilarang menyediakan program siaran kepada televisi lokal yang belum memiliki izin siaran.“TV lokal itu ada yang sudah berizin dan ada yang belum. Jadi ketika ingin melakukan kerjasama harus dicermati betul apakah sudah sesuai dengan UU Penyiaran atau belum. Hal ini yang harus diteliti oleh lembaga pengawas penyiaran TV lokal apabila dia (Kompas TV) bekerjasama dengan TV lokal," jelas Dadang. kepada okezone, Sabtu (10/9/2011). Selain itu, Dadang mengingatkan agar Kompas TV harus menaati peraturan Undang-Undang mengenai proporsi program siaran televisi lokal. "Harus ada nilai kelokalan dalam konten penyiarannya. Konten lokal itu tidak boleh didominasi oleh kontan luar. Itu yang harus dilakukan pengawasan oleh lembaga pengawasan penyiaran di daerah,” lanjutnya. Kompas TV tayang perdana kemarin di sepuluh kota di Indonesia: Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, dan Makassar. Namun menurut Tifatul, hanya dua televisi lokal mitra Kompas TV yang memiliki izin prinsip penyiaran (IPP) yakni televisi lokal di Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara. "Kalau content provider itu kan konsepnya seperti production house (PH), programnya dibeli televisi. Kalau seperti itu silakan, tetapi ketika disiarkan di televisi daerah ya harus punya izin," kata Tifatul saat dihubungi okezone tadi malam.Sebelumnya, Pemimpin Redaksi Kompas TV Taufik H Mihardja menegaskan Kompas TV bukanlah lembaga penyiaran melainkan hanya penyedia program siaran untuk televisi lokal. “Kita tidak perlu izin siaran. Kita bukan lembaga penyiaran,” kata Taufik terpisah.Taufik mengakui sebagian televisi lokal yang menjadi mitra Kompas TV memang sedang berupaya mendapatkan izin penyiaran. Namun, dia menegaskan Kompas TV tetap mematuhi undang-undang dengan mendorong mitra mereka menyiarkan konten lokal, termasuk juga tetap mempertahankan logo TV lokal tersebut.JAKARTA - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dadang Rahmat Hidayat mengakui bila Kompas TV bukanlah lembaga penyiaran, melainkan penyedia program siaran. Namun, Kompas TV dilarang menyediakan program siaran kepada televisi lokal yang belum memiliki izin siaran.“TV lokal itu ada yang sudah berizin dan ada yang belum. Jadi ketika ingin melakukan kerjasama harus dicermati betul apakah sudah sesuai dengan UU Penyiaran atau belum. Hal ini yang harus diteliti oleh lembaga pengawas penyiaran TV lokal apabila dia (Kompas TV) bekerjasama dengan TV lokal," jelas Dadang. kepada okezone, Sabtu (10/9/2011). Selain itu, Dadang mengingatkan agar Kompas TV harus menaati peraturan Undang-Undang mengenai proporsi program siaran televisi lokal. "Harus ada nilai kelokalan dalam konten penyiarannya. Konten lokal itu tidak boleh didominasi oleh kontan luar. Itu yang harus dilakukan pengawasan oleh lembaga pengawasan penyiaran di daerah,” lanjutnya. Kompas TV tayang perdana kemarin di sepuluh kota di Indonesia: Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, dan Makassar. Namun menurut Tifatul, hanya dua televisi lokal mitra Kompas TV yang memiliki izin prinsip penyiaran (IPP) yakni televisi lokal di Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara. "Kalau content provider itu kan konsepnya seperti production house (PH), programnya dibeli televisi. Kalau seperti itu silakan, tetapi ketika disiarkan di televisi daerah ya harus punya izin," kata Tifatul saat dihubungi okezone tadi malam.Sebelumnya, Pemimpin Redaksi Kompas TV Taufik H Mihardja menegaskan Kompas TV bukanlah lembaga penyiaran melainkan hanya penyedia program siaran untuk televisi lokal. “Kita tidak perlu izin siaran. Kita bukan lembaga penyiaran,” kata Taufik terpisah.Taufik mengakui sebagian televisi lokal yang menjadi mitra Kompas TV memang sedang berupaya mendapatkan izin penyiaran. Namun, dia menegaskan Kompas TV tetap mematuhi undang-undang dengan mendorong mitra mereka menyiarkan konten lokal, termasuk juga tetap mempertahankan logo TV lokal tersebut.