Muhaimin Iskandar menegaskan partai yang dipimpinnya tetap berkomitmen menjaga pemerintahan yang bersih dari korupsi.https://news.okezone.com/read/2011/09/18/339/503875/cak-imin-pkb-sedang-dilanda-ujian-kecilidhttps://news.okezone.com/read/2011/09/18/339/503875/cak-imin-pkb-sedang-dilanda-ujian-kecilhttps://news.okezone.com/read/2011/09/18/339/503875/cak-imin-pkb-sedang-dilanda-ujian-kecilMinggu 18 September 2011 00:57 WIBMuhammad Saifullah https://img.okezone.com/content/2011/09/18/339/503875/upIFf86YTH.jpgJAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ikut disorot lantaran perkara suap di Kementerian  Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Kendati begitu Ketum PKB Muhaimin Iskandar meyakini partainya bakal melalui "ujian" kecil tersebut. Dalam pertemuan dengan ulama dan kader PKB se-Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (17/9/2011), Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin meyakini PKB tengah menjadi sasaran penggembosan politik. Alasannya, PKB kini kembali solid dan terus berkembang. "Banyak yang merasa terancam dan mereka berusaha menganggu. Mari kita jaga soliditas dan eratkan struktur untuk membesarkan PKB. Ujian kecil ini perlu kita lewati," kata Muhaimin seperti tertulis dalam siaran persnya kepada okezone.Cak Imin menegaskan partai yang dipimpinnya tetap berkomitmen menjaga pemerintahan yang bersih dari korupsi. Selain itu dia mengingatkan agar setiap pengurus, kader dan simpatisan PKB tetap bekerja optimal untuk membesarkan partai. "Namun demikian, kita tidak boleh lengah. Setelah gagal mendorong agar PKB hancur, mereka akan mencoba lagi tentu dengan isu-isu yang lain," pungkasnya. Kasus Kemenakertrans bermula ketika KPK menangkap tangan dua pejabat Kemenakertrans yakni I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan termasuk pegawai PT Alam Jaya Papua, Dharnawati. Uang suap sebesar Rp1,5 miliar disebut KPK akan diberikan tersangka kepada Muhaimin.Terkait kasus ini, Muhaimin berulang kali membantah ikut mengetahui dan terlibat dalam kasus tersebut. Dia mengaku tidak mengetahui perkara suap lantaran dana PPID sebesar Rp500 miliar langsung diteruskan Kementerian Keuangan ke 19 Kabupaten di 13 Provinsi, tidak melalui kementeriannya."Saya sama sekali tidak pernah bicara terkait dengan program anggaran kepada mereka yang tidak berwenang," kilah Muhaimin di Gedung DPR, Rabu, 9 September lalu.JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ikut disorot lantaran perkara suap di Kementerian  Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Kendati begitu Ketum PKB Muhaimin Iskandar meyakini partainya bakal melalui "ujian" kecil tersebut. Dalam pertemuan dengan ulama dan kader PKB se-Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (17/9/2011), Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin meyakini PKB tengah menjadi sasaran penggembosan politik. Alasannya, PKB kini kembali solid dan terus berkembang. "Banyak yang merasa terancam dan mereka berusaha menganggu. Mari kita jaga soliditas dan eratkan struktur untuk membesarkan PKB. Ujian kecil ini perlu kita lewati," kata Muhaimin seperti tertulis dalam siaran persnya kepada okezone.Cak Imin menegaskan partai yang dipimpinnya tetap berkomitmen menjaga pemerintahan yang bersih dari korupsi. Selain itu dia mengingatkan agar setiap pengurus, kader dan simpatisan PKB tetap bekerja optimal untuk membesarkan partai. "Namun demikian, kita tidak boleh lengah. Setelah gagal mendorong agar PKB hancur, mereka akan mencoba lagi tentu dengan isu-isu yang lain," pungkasnya. Kasus Kemenakertrans bermula ketika KPK menangkap tangan dua pejabat Kemenakertrans yakni I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan termasuk pegawai PT Alam Jaya Papua, Dharnawati. Uang suap sebesar Rp1,5 miliar disebut KPK akan diberikan tersangka kepada Muhaimin.Terkait kasus ini, Muhaimin berulang kali membantah ikut mengetahui dan terlibat dalam kasus tersebut. Dia mengaku tidak mengetahui perkara suap lantaran dana PPID sebesar Rp500 miliar langsung diteruskan Kementerian Keuangan ke 19 Kabupaten di 13 Provinsi, tidak melalui kementeriannya."Saya sama sekali tidak pernah bicara terkait dengan program anggaran kepada mereka yang tidak berwenang," kilah Muhaimin di Gedung DPR, Rabu, 9 September lalu.