Aksi menuntut ganti rugi akibat terkena dampak semburan lumpur Lapindo, kembali dilakukan warga dengan memblokade Jalan Desa Mindi, Kecamatan Porong, Sidoarjo.https://news.okezone.com/read/2011/09/26/447/507101/3-rt-dapat-ganti-rugi-desa-mindi-banjir-darahidhttps://news.okezone.com/read/2011/09/26/447/507101/3-rt-dapat-ganti-rugi-desa-mindi-banjir-darahhttps://news.okezone.com/read/2011/09/26/447/507101/3-rt-dapat-ganti-rugi-desa-mindi-banjir-darahSenin 26 September 2011 13:27 WIBProtes warga Mindi (Rouf/Okezone)https://img.okezone.com/content/2011/09/26/447/507101/dNIp563Kuu.jpgSindonew.com - Aksi menuntut ganti rugi akibat terkena dampak semburan lumpur Lapindo, kembali dilakukan warga dengan memblokade Jalan Desa Mindi, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Dalam aksinya, warga membentangkan spanduk bertuliskan "3 RT Cair Mindi Banjir Darah." Tulisan berwarna merah darah ini sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah yang memasukkan 3 RT dalam kawasan yang mendapat ganti rugi dari pemerintah.  Sebelum tuntutannya dipenuhi, warga juga mengancaman akan menutup Jalan Raya Porong, serta rel kereta api. Warga sudah berkumpul di Balai Desa Mindi, hari ini. Bukan hanya di Balai Desa Mindi, puluhan warga dari Ketapang juga sudah berkumpul di Kawasan Tugu Kuning, Jalan Raya Porong. Mereka menunggu komando untuk segera bergerak untuk menutup Jalan Raya Porong.Minarni, salah satu warga Mindi mengatakan, mereka akan melanjutkan aksi blokade Jalan Raya Porong sampai tuntutan warga dipenuhi. "Kami belum mendapat jaminan apakah desa kami akan diberi ganti rugi oleh pemerintah. Sebelum tuntutan kami dipenuhi, warga akan terus demo," ujarnya, Senin (26/9/2011).Bukan hanya itu, keputusan pemerintah yang akan mengesahkan kawasan tiga RT di Desa Mindi untuk mendapat ganti rugi juga menimbulkan kerawanan. Sebab, 18 RT di Desa Mindi sampai sekarang belum ada kejelasan kapan mendapat ganti rugi.Puluhan warga Desa Mindi yang tidak masuk dalam revisi Perpres Nomor 14 Tahun 2007 ini melayangkan protes kepada pemerintah. Mereka menuntut desanya dimasukkan dalam kategori wilayah terdampak, sehingga mendapat ganti rugi. Perpres baru ini masih menunggu hasil kajian tim geologis, soal kondisi di bawah permukaan tanah wilayah 54 RT tersebut. Revisi perpres tersebut untuk menjawab tuntutan warga korban lumpur di luar area peta terdampak dari 54 RT.Perpres baru ini akan menjadi payung hukum untuk menjawab tuntutan warga di luar area terdampak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya sudah membentuk tim kajian kelayakan pemukiman yang merekomendasikan wilayah 54 RT memang sudah tidak layak huni. Banyak bangunan rumah amblas, tembok dan lantai retak, karena ancaman tanah retak. Wilayah tersebut juga rawan kebakaran. Sebab, banyak bermunculan gas liar yang mudah terbakar. Hingga kini, luas wilayah terdampak sudah mencapai 700 hektare di tiga kecamatan.Terkait masalah ini, Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta pemerintah memastikan nasib korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Pramono juga berharap pemerintah mencari solusi terkait satu desa yang tidak termasuk wilayah terdampak semburan lumpur. "Tinggal satu daerah yang belum terselesaikan. Tapi ini kan tidak bisa kemudian tertunda terus. Nah daerah ini juga perlu diselesaikan," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 22 September 2011.Menurut dia, pemerintah dan perusahaan penanggung jawab harus segera membahas penanganan terhadap desa yang tidak masuk wilayah terdampak. "Tanggung jawab ganti rugi ada pada pemerintah. Walaupun nanti kemudian pemerintah berbicara dengan perusahaannya, silakan saja. Tapi untuk kesejahteraan masyarakat, ketertiban umum, ini kan tanggung jawab pemerintah," tegasnya. Pramono berharap pemerintah juga segera menyelesaikan permasalahan tersebut termasuk menyiapkan langkah penanganan terpadu atas kondisi tanggul yang rawan jebol. "Karena ini sudah berlarut-larut dan terlalu lama jadi kasian korbannya. Saya berharap kunjungan wapres ini ada terobosan yang bisa dilakukan. Tidak hanya sekedar seremonial karena ada tanggul bobol," lanjut dia. Politikus PDI Perjuangan ini meminta pemerintah tanggap atas kebutuhan warga yang terdampak lumpur Lapindo. "Terutama kebutuhan-kebutuhan akan infrastruktur dan air bersih. Saya juga sebulan yang lalu melihat ke sana," katanya.Sementara itu tanggul penahan lumpur Lapindo dalam kondisi kritis. Jalan Raya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pun terancam luberan lumpur Lapindo. Kendati demikian, pemerintah belum mengambil langkah-langkah antisipatif. Padahal dengan datangnya musim hujan, ancaman tanggul jebol semakin besar.Tak pelak, Jalan Raya Porong yang menjadi jalur utama yang menghubungkan Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi kini dalam keadaan siaga terkait ancaman jebolnya tanggul. Meningkatnya genangan lumpur kering di tanggul lumpur Lapindo mengancam sarana infrastruktur jalan dan rel kereta api.Saat ini meski musim kemarau, bukan berarti kawasan sekitar semburan lumpur Lapindo aman. Sebab, beberapa hari terakhir ketinggian lumpur menyamai ketinggian tanggul lumpur yaitu 11 meter dari permukaan tanah. Kamis pekan lalu, Wakil Presiden Boediono mengunjungi Porong untuk mendengarkan paparan dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), sekaligus berdialog dengan korban lumpur Lapindo. Editor: Dadan M RamdanLaporan: Abdul Rouf (Koran Sindo)Sindonew.com - Aksi menuntut ganti rugi akibat terkena dampak semburan lumpur Lapindo, kembali dilakukan warga dengan memblokade Jalan Desa Mindi, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Dalam aksinya, warga membentangkan spanduk bertuliskan "3 RT Cair Mindi Banjir Darah." Tulisan berwarna merah darah ini sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah yang memasukkan 3 RT dalam kawasan yang mendapat ganti rugi dari pemerintah.  Sebelum tuntutannya dipenuhi, warga juga mengancaman akan menutup Jalan Raya Porong, serta rel kereta api. Warga sudah berkumpul di Balai Desa Mindi, hari ini. Bukan hanya di Balai Desa Mindi, puluhan warga dari Ketapang juga sudah berkumpul di Kawasan Tugu Kuning, Jalan Raya Porong. Mereka menunggu komando untuk segera bergerak untuk menutup Jalan Raya Porong.Minarni, salah satu warga Mindi mengatakan, mereka akan melanjutkan aksi blokade Jalan Raya Porong sampai tuntutan warga dipenuhi. "Kami belum mendapat jaminan apakah desa kami akan diberi ganti rugi oleh pemerintah. Sebelum tuntutan kami dipenuhi, warga akan terus demo," ujarnya, Senin (26/9/2011).Bukan hanya itu, keputusan pemerintah yang akan mengesahkan kawasan tiga RT di Desa Mindi untuk mendapat ganti rugi juga menimbulkan kerawanan. Sebab, 18 RT di Desa Mindi sampai sekarang belum ada kejelasan kapan mendapat ganti rugi.Puluhan warga Desa Mindi yang tidak masuk dalam revisi Perpres Nomor 14 Tahun 2007 ini melayangkan protes kepada pemerintah. Mereka menuntut desanya dimasukkan dalam kategori wilayah terdampak, sehingga mendapat ganti rugi. Perpres baru ini masih menunggu hasil kajian tim geologis, soal kondisi di bawah permukaan tanah wilayah 54 RT tersebut. Revisi perpres tersebut untuk menjawab tuntutan warga korban lumpur di luar area peta terdampak dari 54 RT.Perpres baru ini akan menjadi payung hukum untuk menjawab tuntutan warga di luar area terdampak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya sudah membentuk tim kajian kelayakan pemukiman yang merekomendasikan wilayah 54 RT memang sudah tidak layak huni. Banyak bangunan rumah amblas, tembok dan lantai retak, karena ancaman tanah retak. Wilayah tersebut juga rawan kebakaran. Sebab, banyak bermunculan gas liar yang mudah terbakar. Hingga kini, luas wilayah terdampak sudah mencapai 700 hektare di tiga kecamatan.Terkait masalah ini, Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta pemerintah memastikan nasib korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Pramono juga berharap pemerintah mencari solusi terkait satu desa yang tidak termasuk wilayah terdampak semburan lumpur. "Tinggal satu daerah yang belum terselesaikan. Tapi ini kan tidak bisa kemudian tertunda terus. Nah daerah ini juga perlu diselesaikan," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 22 September 2011.Menurut dia, pemerintah dan perusahaan penanggung jawab harus segera membahas penanganan terhadap desa yang tidak masuk wilayah terdampak. "Tanggung jawab ganti rugi ada pada pemerintah. Walaupun nanti kemudian pemerintah berbicara dengan perusahaannya, silakan saja. Tapi untuk kesejahteraan masyarakat, ketertiban umum, ini kan tanggung jawab pemerintah," tegasnya. Pramono berharap pemerintah juga segera menyelesaikan permasalahan tersebut termasuk menyiapkan langkah penanganan terpadu atas kondisi tanggul yang rawan jebol. "Karena ini sudah berlarut-larut dan terlalu lama jadi kasian korbannya. Saya berharap kunjungan wapres ini ada terobosan yang bisa dilakukan. Tidak hanya sekedar seremonial karena ada tanggul bobol," lanjut dia. Politikus PDI Perjuangan ini meminta pemerintah tanggap atas kebutuhan warga yang terdampak lumpur Lapindo. "Terutama kebutuhan-kebutuhan akan infrastruktur dan air bersih. Saya juga sebulan yang lalu melihat ke sana," katanya.Sementara itu tanggul penahan lumpur Lapindo dalam kondisi kritis. Jalan Raya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pun terancam luberan lumpur Lapindo. Kendati demikian, pemerintah belum mengambil langkah-langkah antisipatif. Padahal dengan datangnya musim hujan, ancaman tanggul jebol semakin besar.Tak pelak, Jalan Raya Porong yang menjadi jalur utama yang menghubungkan Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi kini dalam keadaan siaga terkait ancaman jebolnya tanggul. Meningkatnya genangan lumpur kering di tanggul lumpur Lapindo mengancam sarana infrastruktur jalan dan rel kereta api.Saat ini meski musim kemarau, bukan berarti kawasan sekitar semburan lumpur Lapindo aman. Sebab, beberapa hari terakhir ketinggian lumpur menyamai ketinggian tanggul lumpur yaitu 11 meter dari permukaan tanah. Kamis pekan lalu, Wakil Presiden Boediono mengunjungi Porong untuk mendengarkan paparan dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), sekaligus berdialog dengan korban lumpur Lapindo. Editor: Dadan M RamdanLaporan: Abdul Rouf (Koran Sindo)