Dari informasi yang dihimpun, buronan yang dikabarkan lari ke Singapura itu tengah membangun resor mewah di kawasan Pantai Geger, Peminge, Kuta.https://news.okezone.com/read/2011/10/04/339/510355/dewan-telusuri-aset-buronan-blbi-di-baliidhttps://news.okezone.com/read/2011/10/04/339/510355/dewan-telusuri-aset-buronan-blbi-di-balihttps://news.okezone.com/read/2011/10/04/339/510355/dewan-telusuri-aset-buronan-blbi-di-baliSelasa 04 Oktober 2011 05:01 WIBRohmatDjoko Tjandra (Foto: Ist)https://img.okezone.com/content/2011/10/04/339/510355/CfqYLhZUTe.jpgDENPASAR - Kabar buronan kasus BLBI, Djoko Tjandra membangun sebuah resor mewah di Pulau Dewata direaksi cepat DPRD Bali yang berencana menelusuri asetnya serta mengadukan pengusaha tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).   Langkah pertama dewan akan membentuk panitia khusus (Pansus) guna menelusuri aset Djoko Tjandra yang disebut-sebut membangun hotel dengan bendera Mulia Resort.   “Kami segera bahas untuk pembentukan pansus, setelah itu kami akan bawa kasus ini ke KPK," tegas Ketua Komisi I DPRD Bali, I Made Arjaya dihubungi kepada wartawan, Senin (3/10/2011).   Dari informasi yang dihimpun, buronan yang dikabarkan lari ke Singapura itu tengah membangun resor mewah di kawasan Pantai Geger, Peminge, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.   Hal itu terungkap setelah beberapa waktu lalu, Komisi I DPRD Bali melakukan sidak ke lokasi proyek menyusul laporan adanya dugaan adanya pelanggaran Tata Ruang Provinsi Bali.   Yang mengejutkan, Arjaya mendapat kabar jika hotel dengan nilai proyek triliunan rupiah itu atas nama Djoko Tjandra, pengusaha yang selama ini paling dicari di Indonesia.   “Kami sebelumnya sudah mengecek ke lokasi bertemu Manajer Proyek Mulia Resort, bernama karnadi Kuntadi yang mengatakan proyek itu atas nama Djoko Tjandra," imbuh politisi PDIP ini.   Selain melaporkan ke KPK, sambung Arjaya pihaknya juga tengah mengkaji untuk membentuk tim yang akan membawa masalah tersebut ke Mabes Polri. “Seperti diketahui, Djoko Tjandra itu buronan interpol sehingga kami juga punya perlu berkoordinasi dengan ke Mabes Polri,” tegasnya lagi.   Dewan juga meminta Gubernur Made Mangku Pastika untuk bersikap tegas atas masalah tersebut mengingat, pemerintah provinsi sampai kecolongan dengan lolosnya mega proyek tersebut dan sampai saat ini belum ada sikap.   Apa yang disampaikannya itu, sambung Arjaya semata hanya untuk menyampaikan aspirasi di bawah yang mulai resah dan mengeluhkan tentang sulitnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Bagaimana Djoko Tjandra yang notabene buronan interpol itu, begitu mudahnya mendapat izin membangun hotel di Bali," pungkasnya.DENPASAR - Kabar buronan kasus BLBI, Djoko Tjandra membangun sebuah resor mewah di Pulau Dewata direaksi cepat DPRD Bali yang berencana menelusuri asetnya serta mengadukan pengusaha tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).   Langkah pertama dewan akan membentuk panitia khusus (Pansus) guna menelusuri aset Djoko Tjandra yang disebut-sebut membangun hotel dengan bendera Mulia Resort.   “Kami segera bahas untuk pembentukan pansus, setelah itu kami akan bawa kasus ini ke KPK," tegas Ketua Komisi I DPRD Bali, I Made Arjaya dihubungi kepada wartawan, Senin (3/10/2011).   Dari informasi yang dihimpun, buronan yang dikabarkan lari ke Singapura itu tengah membangun resor mewah di kawasan Pantai Geger, Peminge, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.   Hal itu terungkap setelah beberapa waktu lalu, Komisi I DPRD Bali melakukan sidak ke lokasi proyek menyusul laporan adanya dugaan adanya pelanggaran Tata Ruang Provinsi Bali.   Yang mengejutkan, Arjaya mendapat kabar jika hotel dengan nilai proyek triliunan rupiah itu atas nama Djoko Tjandra, pengusaha yang selama ini paling dicari di Indonesia.   “Kami sebelumnya sudah mengecek ke lokasi bertemu Manajer Proyek Mulia Resort, bernama karnadi Kuntadi yang mengatakan proyek itu atas nama Djoko Tjandra," imbuh politisi PDIP ini.   Selain melaporkan ke KPK, sambung Arjaya pihaknya juga tengah mengkaji untuk membentuk tim yang akan membawa masalah tersebut ke Mabes Polri. “Seperti diketahui, Djoko Tjandra itu buronan interpol sehingga kami juga punya perlu berkoordinasi dengan ke Mabes Polri,” tegasnya lagi.   Dewan juga meminta Gubernur Made Mangku Pastika untuk bersikap tegas atas masalah tersebut mengingat, pemerintah provinsi sampai kecolongan dengan lolosnya mega proyek tersebut dan sampai saat ini belum ada sikap.   Apa yang disampaikannya itu, sambung Arjaya semata hanya untuk menyampaikan aspirasi di bawah yang mulai resah dan mengeluhkan tentang sulitnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Bagaimana Djoko Tjandra yang notabene buronan interpol itu, begitu mudahnya mendapat izin membangun hotel di Bali," pungkasnya.