Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai respon pemerintah terlalu menggampangkan masalah terkait kasus Dusun Camar Bulan yang diklaim oleh Malaysia.https://news.okezone.com/read/2011/10/12/340/514402/soal-camar-bulan-pemerintah-dinilai-gampangin-masalahidhttps://news.okezone.com/read/2011/10/12/340/514402/soal-camar-bulan-pemerintah-dinilai-gampangin-masalahhttps://news.okezone.com/read/2011/10/12/340/514402/soal-camar-bulan-pemerintah-dinilai-gampangin-masalahRabu 12 Oktober 2011 18:14 WIBCatur Nugroho SaputraPeta Camar Bulan (Foto: ilustrasi)https://img.okezone.com/content/2011/10/12/340/514402/u80goKCElz.jpgJAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai respon pemerintah terlalu menggampangkan masalah terkait kasus Dusun Camar Bulan yang diklaim oleh Malaysia."Sudah jelas Pemprov Kalimantan Barat dan Komisi I mempunyai data kalau patok batas Malaysia masuk ke wilayah Indonesia," ujar Ray saat ditemui okezone di Jakarta, Rabu (12/10/2011).Menurut Ray penjelasan Menko Polhukam patok perbatasan hilang karena adanya abrasi harus dipertanggung jawabkan dengan data yang jelas."Patok yang terkena abrasi itu sebelah mana dan dimana, semuanya harus jelas," paparnya.Seharusnya masalah perbatasan ini, lanjut Ray pemerintah harus bertindak cepat dan tegas dalam menanganinya."Jangan sampai ada wilayah Indonesia yang hilang lagi," tutur Ray.Menanggapi tentang adanya sebagian warga perbatasan yang menjual tanah ke pihak Malaysia, Ray menjelaskan harus adanya regulasi yang jelas terkait penjualan tanah diperbatasan."Boleh orang asing membeli tanah diperbatasan, namun tetap saja wilayah tersebut masuk wilayah Indonesia, regulasi mengenai itu sampai sekarang belum ada," pungkasnya. (sus) JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai respon pemerintah terlalu menggampangkan masalah terkait kasus Dusun Camar Bulan yang diklaim oleh Malaysia."Sudah jelas Pemprov Kalimantan Barat dan Komisi I mempunyai data kalau patok batas Malaysia masuk ke wilayah Indonesia," ujar Ray saat ditemui okezone di Jakarta, Rabu (12/10/2011).Menurut Ray penjelasan Menko Polhukam patok perbatasan hilang karena adanya abrasi harus dipertanggung jawabkan dengan data yang jelas."Patok yang terkena abrasi itu sebelah mana dan dimana, semuanya harus jelas," paparnya.Seharusnya masalah perbatasan ini, lanjut Ray pemerintah harus bertindak cepat dan tegas dalam menanganinya."Jangan sampai ada wilayah Indonesia yang hilang lagi," tutur Ray.Menanggapi tentang adanya sebagian warga perbatasan yang menjual tanah ke pihak Malaysia, Ray menjelaskan harus adanya regulasi yang jelas terkait penjualan tanah diperbatasan."Boleh orang asing membeli tanah diperbatasan, namun tetap saja wilayah tersebut masuk wilayah Indonesia, regulasi mengenai itu sampai sekarang belum ada," pungkasnya. (sus)