Ketua MPR Taufiq Kiemas menyarankan agar pemerintah Indonesia segera merundingkan persoalan perbatasan dengan pemerintah Malaysia.https://news.okezone.com/read/2011/10/20/337/517962/kasus-perbatasan-tak-perlu-dibawa-ke-mahkamah-internasionalidhttps://news.okezone.com/read/2011/10/20/337/517962/kasus-perbatasan-tak-perlu-dibawa-ke-mahkamah-internasionalhttps://news.okezone.com/read/2011/10/20/337/517962/kasus-perbatasan-tak-perlu-dibawa-ke-mahkamah-internasionalKamis 20 Oktober 2011 12:46 WIBFerdinanhttps://img.okezone.com/content/2011/10/20/337/517962/Y6BlbhJ6PH.jpgJAKARTA- Ketua MPR Taufiq Kiemas menyarankan agar pemerintah Indonesia segera merundingkan persoalan perbatasan dengan pemerintah Malaysia."Kita berunding sama-sama soalnya masalah perbatasan dari dulu  tidak pernah beres-beres juga. Jadi sebaiknya berunding dengan pemerintah Malaysia," kata Taufiq kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/10/2011).Menurut Taufiq sengketa perbatasan tidak perlu dibawa ke Mahkamah Internasional. Alasannya, pemerintah Indonesia diprediksi tidak akan memenangi sengketa."Soal perbatasan itu sebaiknya berunding, kalau sampai dibawa ke Mahkamah Internasional itu, data-data kita tidak lengkap. Kalah lengkap dari bekas jajahan Inggris. Kalau sampai dibawa ke MI lagi bisa kalah kita," sambungnya.Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi I pada 18 Oktober lalu, jajaran pemerintah yang diwakili Menlu, Menhan dan Panglima TNI sepakat akan melakukan verifikasi wilayah perbatasan di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat.Menurut Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin ada indikasi MoU perbatasan dengan Malaysia tahun 1978 berbeda dengan hasil temuan Badan Intelijen Strategis (BAIS). Karenanya Komisi I menyarankan agar wilayah Camar Bulan dan Tanjung datu masuk dalam outstanding boundary problem (OBP) dalam perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia.JAKARTA- Ketua MPR Taufiq Kiemas menyarankan agar pemerintah Indonesia segera merundingkan persoalan perbatasan dengan pemerintah Malaysia."Kita berunding sama-sama soalnya masalah perbatasan dari dulu  tidak pernah beres-beres juga. Jadi sebaiknya berunding dengan pemerintah Malaysia," kata Taufiq kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/10/2011).Menurut Taufiq sengketa perbatasan tidak perlu dibawa ke Mahkamah Internasional. Alasannya, pemerintah Indonesia diprediksi tidak akan memenangi sengketa."Soal perbatasan itu sebaiknya berunding, kalau sampai dibawa ke Mahkamah Internasional itu, data-data kita tidak lengkap. Kalah lengkap dari bekas jajahan Inggris. Kalau sampai dibawa ke MI lagi bisa kalah kita," sambungnya.Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi I pada 18 Oktober lalu, jajaran pemerintah yang diwakili Menlu, Menhan dan Panglima TNI sepakat akan melakukan verifikasi wilayah perbatasan di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat.Menurut Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin ada indikasi MoU perbatasan dengan Malaysia tahun 1978 berbeda dengan hasil temuan Badan Intelijen Strategis (BAIS). Karenanya Komisi I menyarankan agar wilayah Camar Bulan dan Tanjung datu masuk dalam outstanding boundary problem (OBP) dalam perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia.