Maraknya kasus korupsi di sejumlah daerah menjadi ujian bagi Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.  Menanggapi hal ini, Kejaksaan Tinggi Riau menegaskan tidak akan terpengaruh oleh intervensi politis dalam hal penanganan perkara korupsi di Riau.https://news.okezone.com/read/2011/11/10/339/527824/marak-kasus-korupsi-kejati-riau-tak-terpengaruh-intervensi-politikidhttps://news.okezone.com/read/2011/11/10/339/527824/marak-kasus-korupsi-kejati-riau-tak-terpengaruh-intervensi-politikhttps://news.okezone.com/read/2011/11/10/339/527824/marak-kasus-korupsi-kejati-riau-tak-terpengaruh-intervensi-politikKamis 10 November 2011 20:16 WIBRizka DiputraIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2011/11/10/339/527824/pxLisrHC0U.jpgCIANJUR- Maraknya kasus korupsi di sejumlah daerah menjadi ujian bagi Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.  Menanggapi hal ini, Kejaksaan Tinggi Riau menegaskan tidak akan terpengaruh oleh intervensi politis dalam hal penanganan perkara korupsi di Riau.Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Babul Khoir Harahap. “Tidak, kita tetap fokus pada penanganan hukumnya, tidak dengan politiknya. Kita tidak mau dipengaruhi oleh faktor politik," kata Babul saat ditemui di sela-sela Raker Kejaksaan Agung, di Hotel Yasmin, Puncak, Bogor, Kamis (10/11/2011).Meski demikian, dirinya tak membantah bahwa ada kasus terkait laporan kandidat yang merupakan lawan politik dari bupati incumbent yang kembali mencalonkan diri.“Kalau dilaporkan tapi tidak ada bukti, buat apa ditindaklanjuti. Kita tidak mau dipermainkan hanya untuk kepentingan mereka," tegasnya.Babul menjelaskan, secara umum penanganan kasus di Riau jumlahnya meningkat dibanding tahun lalu.“Kita sedang menyidik 18 perkara, dan yang sudah masuk ke penuntutan sekitar 30 perkara, sudah hampir diputus semua ke Pengadilan Tipikor maupun Pengadilan Negeri. Jadi lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Saat ini sedang menyidik 18 perkara, dan sudah masuk ke tahap penuntutan sekitar 30 perkara," terangnya."Sudah hampir diputus semua ke pengadilan tipikor maupun pengadilan negeri. Jadi lebih meningkat dari tahun sebelumnya," katanya lagi.Kasus yang saat ini ditangani Kejati Riau diantaranya perkara Islamic Center, kasus terkait Sekwan, serta yang melibatkan dinas di daerah tersebut. Perihal pengembalian kerugian negara pun menunjukkan angka yang signifikan.“Ada, tapi jumlahnya cukup besar, sekitar Rp38 miliar,” tutup mantan Kapuspenkum Kejagung ini.CIANJUR- Maraknya kasus korupsi di sejumlah daerah menjadi ujian bagi Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.  Menanggapi hal ini, Kejaksaan Tinggi Riau menegaskan tidak akan terpengaruh oleh intervensi politis dalam hal penanganan perkara korupsi di Riau.Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Babul Khoir Harahap. “Tidak, kita tetap fokus pada penanganan hukumnya, tidak dengan politiknya. Kita tidak mau dipengaruhi oleh faktor politik," kata Babul saat ditemui di sela-sela Raker Kejaksaan Agung, di Hotel Yasmin, Puncak, Bogor, Kamis (10/11/2011).Meski demikian, dirinya tak membantah bahwa ada kasus terkait laporan kandidat yang merupakan lawan politik dari bupati incumbent yang kembali mencalonkan diri.“Kalau dilaporkan tapi tidak ada bukti, buat apa ditindaklanjuti. Kita tidak mau dipermainkan hanya untuk kepentingan mereka," tegasnya.Babul menjelaskan, secara umum penanganan kasus di Riau jumlahnya meningkat dibanding tahun lalu.“Kita sedang menyidik 18 perkara, dan yang sudah masuk ke penuntutan sekitar 30 perkara, sudah hampir diputus semua ke Pengadilan Tipikor maupun Pengadilan Negeri. Jadi lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Saat ini sedang menyidik 18 perkara, dan sudah masuk ke tahap penuntutan sekitar 30 perkara," terangnya."Sudah hampir diputus semua ke pengadilan tipikor maupun pengadilan negeri. Jadi lebih meningkat dari tahun sebelumnya," katanya lagi.Kasus yang saat ini ditangani Kejati Riau diantaranya perkara Islamic Center, kasus terkait Sekwan, serta yang melibatkan dinas di daerah tersebut. Perihal pengembalian kerugian negara pun menunjukkan angka yang signifikan.“Ada, tapi jumlahnya cukup besar, sekitar Rp38 miliar,” tutup mantan Kapuspenkum Kejagung ini.