Sekjen Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti beranggapan, taubatan nasional menjadi tidak penting bila hanya sebatas seremonial saja, tanpa tindakan nyata.https://news.okezone.com/read/2011/11/17/337/530593/tobat-nasional-penting-bagi-para-koruptoridhttps://news.okezone.com/read/2011/11/17/337/530593/tobat-nasional-penting-bagi-para-koruptorhttps://news.okezone.com/read/2011/11/17/337/530593/tobat-nasional-penting-bagi-para-koruptorKamis 17 November 2011 11:55 WIBAmril Amarullahilustrasihttps://img.okezone.com/content/2011/11/17/337/530593/NXWNLgi8pN.jpgJAKARTA – Wacana gerakan tobat nasional kembali digulirkan. Pejabat negara diminta untuk melakukan gerakan pertobatan massal agar bisa mengubah kondisi negara yang sudah kritis ini.Meski begitu, Sekjen Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti beranggapan, tobat nasional menjadi tidak penting bila hanya sebatas seremonial saja, tanpa tindakan nyata.Apalagi, persoalan bangsa ini bukan karena sistemnya yang salah, tapi karena buruknya perilaku individu para penyelenggara negara. “Sehingga, tobat nasional yang bersifat seremonial tidak diperlukan, yang dibutuhkan komitmen pribadi masing-masing, langkah nyata,” kata Abdul Mukti saat dihubungi okezone, Kamis (17/11/2011). Jauh lebih kongret adalah bila ada pejabat yang korupsi, segera mundur, tidak perlu mencari pembelaan di pengadilan. Itu lebih terhormat.Sayangnya, kata Abdul Mukti, di negeri ini langka pejabat yang seperti itu. Semua berharap hukum dirasionalisasikan. Artinya sepanjang tidak ada bukti, maka dia dinyatakan tidak bersalah. Berbeda halnya ketika orang itu menggunakan etika dan batin, dinyatakan bersalah atau tidak, bila merasa melakukan korupsi, mundur saja. “Bentuk pertaubatan, ya seperti itu,” jelasnya.JAKARTA – Wacana gerakan tobat nasional kembali digulirkan. Pejabat negara diminta untuk melakukan gerakan pertobatan massal agar bisa mengubah kondisi negara yang sudah kritis ini.Meski begitu, Sekjen Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti beranggapan, tobat nasional menjadi tidak penting bila hanya sebatas seremonial saja, tanpa tindakan nyata.Apalagi, persoalan bangsa ini bukan karena sistemnya yang salah, tapi karena buruknya perilaku individu para penyelenggara negara. “Sehingga, tobat nasional yang bersifat seremonial tidak diperlukan, yang dibutuhkan komitmen pribadi masing-masing, langkah nyata,” kata Abdul Mukti saat dihubungi okezone, Kamis (17/11/2011). Jauh lebih kongret adalah bila ada pejabat yang korupsi, segera mundur, tidak perlu mencari pembelaan di pengadilan. Itu lebih terhormat.Sayangnya, kata Abdul Mukti, di negeri ini langka pejabat yang seperti itu. Semua berharap hukum dirasionalisasikan. Artinya sepanjang tidak ada bukti, maka dia dinyatakan tidak bersalah. Berbeda halnya ketika orang itu menggunakan etika dan batin, dinyatakan bersalah atau tidak, bila merasa melakukan korupsi, mundur saja. “Bentuk pertaubatan, ya seperti itu,” jelasnya.