PDI Perjuangan (PDIP) mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas alokasi anggaran rapat kepresidenan dan sidang kabinet.https://news.okezone.com/read/2011/11/18/339/531359/pdip-dorong-bpk-audit-dana-rapat-istana-rp30-7-miliaridhttps://news.okezone.com/read/2011/11/18/339/531359/pdip-dorong-bpk-audit-dana-rapat-istana-rp30-7-miliarhttps://news.okezone.com/read/2011/11/18/339/531359/pdip-dorong-bpk-audit-dana-rapat-istana-rp30-7-miliarJum'at 18 November 2011 18:26 WIBFerdinanIlustrasi (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2011/11/18/339/531359/6gppoEbMAh.jpgJAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas alokasi anggaran rapat kepresidenan dan sidang kabinet yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah.   "Saya mendorong BPK mengaudit penggunaan anggaran Sekretariat Negara secara keseluruhan termasuk anggaran rapat kepresidenan tersebut secara detail dan transparan. Jangan sampai ada peluang mark up anggaran negara," kata Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah kepada okezone, Jumat (18/11/2011).   Basarah mengkritik borosnya Istana mengeluarkan biaya rapat kepresidenan. Menurutnya, pemerintah seharusnya melakukan penghematan anggaran di setiap sektor. Apalagi tahun 2012, Kementerian Sekretariat Negara mengalokasikan Rp30,7 miliar.   "Ini menunjukan bahwa pemerintah tidak sensitif terhadap penghematan uang negara. Saya yakin seharusnya anggaran rapat kepresidenan sebenarnya bisa ditekan asal Presiden dan seluruh jajarannya mau berhemat," imbuhnya.   Besarnya duit untuk rapat ini, kata Basarah bertolak belakang dengan program penghematan anggaran yang dikampanyekan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.   "Jangan sampai Presiden terlalu banyak jargon tapi minim pelaksanaannya. Jangan sampai pernyataan dan ajakan hidup hemat kepada kita semua hanya akan menjadi jargon yang tanpa pembuktian," kritik anggota Komisi Hukum DPR ini.   Dalam dokumen rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL) 2012, RKA-KL Kementerian Sekretariat Negara disebutkan pos anggaran untuk pertemuan Kepresidenan dan rapat kabinet. Anggaran Rp30,7 miliar juga meliputi rapat kerja presiden retreat dan anggaran kedeputian persidangan selama satu tahun.JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas alokasi anggaran rapat kepresidenan dan sidang kabinet yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah.   "Saya mendorong BPK mengaudit penggunaan anggaran Sekretariat Negara secara keseluruhan termasuk anggaran rapat kepresidenan tersebut secara detail dan transparan. Jangan sampai ada peluang mark up anggaran negara," kata Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah kepada okezone, Jumat (18/11/2011).   Basarah mengkritik borosnya Istana mengeluarkan biaya rapat kepresidenan. Menurutnya, pemerintah seharusnya melakukan penghematan anggaran di setiap sektor. Apalagi tahun 2012, Kementerian Sekretariat Negara mengalokasikan Rp30,7 miliar.   "Ini menunjukan bahwa pemerintah tidak sensitif terhadap penghematan uang negara. Saya yakin seharusnya anggaran rapat kepresidenan sebenarnya bisa ditekan asal Presiden dan seluruh jajarannya mau berhemat," imbuhnya.   Besarnya duit untuk rapat ini, kata Basarah bertolak belakang dengan program penghematan anggaran yang dikampanyekan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.   "Jangan sampai Presiden terlalu banyak jargon tapi minim pelaksanaannya. Jangan sampai pernyataan dan ajakan hidup hemat kepada kita semua hanya akan menjadi jargon yang tanpa pembuktian," kritik anggota Komisi Hukum DPR ini.   Dalam dokumen rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL) 2012, RKA-KL Kementerian Sekretariat Negara disebutkan pos anggaran untuk pertemuan Kepresidenan dan rapat kabinet. Anggaran Rp30,7 miliar juga meliputi rapat kerja presiden retreat dan anggaran kedeputian persidangan selama satu tahun.