Seharusnya pemerintah wajib mendukung gerakan buruh, karena pemerintah sendiri turut dalam pembuatan UU buruh yang mengamanatkan perlindungan hak-hak buruh.https://news.okezone.com/read/2011/11/25/339/534339/bentrok-buruh-di-batam-dpr-salahkan-pemerintahidhttps://news.okezone.com/read/2011/11/25/339/534339/bentrok-buruh-di-batam-dpr-salahkan-pemerintahhttps://news.okezone.com/read/2011/11/25/339/534339/bentrok-buruh-di-batam-dpr-salahkan-pemerintahJum'at 25 November 2011 18:03 WIBMisbahol MunirKetua DPR Marzuki Alie (dok:okezone)https://img.okezone.com/content/2011/11/25/339/534339/8HpAx6UwHZ.jpgJAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie, menyesalkan tindakan Pemerintah Daerah Batam Kepulauan Riau yang tak responsif menjembatani protes buruh, terkait tuntutan kenaikan upah yang akhirnya berujung bentrok berdarah dengan aparat keamanan. Seharusnya kata Marzuki, pemerintah wajib mendukung gerakan buruh, karena pemerintah sendiri turut dalam pembuatan UU buruh yang mengamanatkan perlindungan hak-hak buruh. "Ini kesalahan Pemda. Kalau ada usulan, didengarkan dan diterima. Kalau ada masalah majikan, panggil majikannya sehingga tak terjadi seperti di Batam. Dalam kasus apa saja, kalau komunikasi tersumbat bisa terjadi ledakan," ungkap Marzuki kepada wartawan usai shalat Jum'at di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/11/2011). Lanjut Marzuki, berdasarkan informasi yang diterimanya, bentrokan terjadi  saat buruh demo di Batam karena Pemda setempat tak bersedia menemui dan menjembatani permasalahan yang menjadi tututan buruh. "Seharusnya pemda wajib melindungi dan mendengarkan setiap usulan dan aspirasi masyarakat, khususnya buruh," imbuhnya. Lantaran mengetahui bahwa walikota Batam adalah kader Partai Demokrat, Marzuki pun geram terhadap peristiwa tersebut. Bahkan, Wakil Ketua Dewan Pembina partai itu mengaku malu atas terjadinya peristiwa di Batam itu. "Kalau itu kader kami, maka sangat menyesalkan. Sebagai kader, dia harusnya aspiratif menampung aspirasi masyarakat," kata dia.. Menurut Marzuki, persoalan buruh harus menjadi perhatian semua pihak karena kesejahteraan buruh adalah suatu keniscayaan apabila perusahaan itu mau untung. "Sebab tak mungkin sebuah perusahaan akan untung kalau buruh tak disejahterakan. Kalau perusahaan belum mampu, tak apa-apa. Solusinya bisa dialog tripartit antara perusahaan, buruh dengan pemerintah," pungkasnya.JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie, menyesalkan tindakan Pemerintah Daerah Batam Kepulauan Riau yang tak responsif menjembatani protes buruh, terkait tuntutan kenaikan upah yang akhirnya berujung bentrok berdarah dengan aparat keamanan. Seharusnya kata Marzuki, pemerintah wajib mendukung gerakan buruh, karena pemerintah sendiri turut dalam pembuatan UU buruh yang mengamanatkan perlindungan hak-hak buruh. "Ini kesalahan Pemda. Kalau ada usulan, didengarkan dan diterima. Kalau ada masalah majikan, panggil majikannya sehingga tak terjadi seperti di Batam. Dalam kasus apa saja, kalau komunikasi tersumbat bisa terjadi ledakan," ungkap Marzuki kepada wartawan usai shalat Jum'at di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/11/2011). Lanjut Marzuki, berdasarkan informasi yang diterimanya, bentrokan terjadi  saat buruh demo di Batam karena Pemda setempat tak bersedia menemui dan menjembatani permasalahan yang menjadi tututan buruh. "Seharusnya pemda wajib melindungi dan mendengarkan setiap usulan dan aspirasi masyarakat, khususnya buruh," imbuhnya. Lantaran mengetahui bahwa walikota Batam adalah kader Partai Demokrat, Marzuki pun geram terhadap peristiwa tersebut. Bahkan, Wakil Ketua Dewan Pembina partai itu mengaku malu atas terjadinya peristiwa di Batam itu. "Kalau itu kader kami, maka sangat menyesalkan. Sebagai kader, dia harusnya aspiratif menampung aspirasi masyarakat," kata dia.. Menurut Marzuki, persoalan buruh harus menjadi perhatian semua pihak karena kesejahteraan buruh adalah suatu keniscayaan apabila perusahaan itu mau untung. "Sebab tak mungkin sebuah perusahaan akan untung kalau buruh tak disejahterakan. Kalau perusahaan belum mampu, tak apa-apa. Solusinya bisa dialog tripartit antara perusahaan, buruh dengan pemerintah," pungkasnya.