Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai presiden SBY tidak konsisten dengan pernyataan dirinya akan berada di barisan paling depan untuk menuntaskan berbagai macam kasus hukum.https://news.okezone.com/read/2011/11/28/339/535372/bambang-presiden-pilah-pilih-kasus-hukumidhttps://news.okezone.com/read/2011/11/28/339/535372/bambang-presiden-pilah-pilih-kasus-hukumhttps://news.okezone.com/read/2011/11/28/339/535372/bambang-presiden-pilah-pilih-kasus-hukumSenin 28 November 2011 20:18 WIBMisbahol Munirhttps://img.okezone.com/content/2011/11/28/339/535372/K7JyFmNVAj.jpgJAKARTA - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai presiden SBY tidak konsisten dengan pernyataan dirinya akan berada di barisan paling depan untuk menuntaskan berbagai macam kasus hukum.   Sebaliknya, justru SBY malah membiarkan aparat penegak hukum yang tak berdaya untuk menumpas berbagai macam kasus saat ini. "Presiden harus ekstra peduli terhadap kinerja penegakan hukum. Publik yang gundah menilai presiden melakukan pembiaran atas ketidakmampuan penegak hukum menyelesaikan sejumlah kasus," ujar Bambang kepada okezone di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2011).   Menurut anggota Komisi Hukum DPR ini, alasan SBY yang menyatakan tidak mau campur tangan perihal kasus hukum ternyata masyarakat menilainya SBY banci.   "Dalih bahwa presiden tidak boleh melakukan intervensi justru direspons negatif oleh publik. Bahkan, kalau diperbandingkan dengan sikap dan posisi presiden dalam kasus Muhammad Nazaruddin, presiden dinilai mendua atau ambivalen. Khusus untuk menangkap Nazaruddin, presiden bisa mengeluarkan instruksi khusus kepada Polri, sehingga terbentuklah tim pemburu yang mencari Nazaruddin di sejumlah negara," kata dia.   Menurut Bambang, mengapa perhatian serupa tidak diberikan oleh presiden terhadap kasus lain? Misalnya penuntasan kasus Century, Mafia pajak, Wisma Atlit, Hambalang, dan lain-lain.   "Kalau benar bahwa sejumlah kasus itu belum mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya, presiden hendaknya tidak melakukan pembiaran. Presiden harus mempertanyakannya kepada masing-masing pimpinan institusi penegak hukum," jelasnya.   Maka, seandainya SBY tetap bersikap mendua, dapat disimpulkan bahwa SBY memang tidak memiliki kepedulian dalam hal penuntasan kasus hukum yang terkatung-katung selama ini.   "Jika presiden menunjukan sikap kritis kepada pimpinan institusi penegak hukum, setidaknya bisa meyakinkan publik bahwa presiden punya kepedulian. Kalau presiden terus minimalis seperti selama ini, presiden akan dinilai melakukan pembiaran," tukasnya.JAKARTA - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai presiden SBY tidak konsisten dengan pernyataan dirinya akan berada di barisan paling depan untuk menuntaskan berbagai macam kasus hukum.   Sebaliknya, justru SBY malah membiarkan aparat penegak hukum yang tak berdaya untuk menumpas berbagai macam kasus saat ini. "Presiden harus ekstra peduli terhadap kinerja penegakan hukum. Publik yang gundah menilai presiden melakukan pembiaran atas ketidakmampuan penegak hukum menyelesaikan sejumlah kasus," ujar Bambang kepada okezone di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2011).   Menurut anggota Komisi Hukum DPR ini, alasan SBY yang menyatakan tidak mau campur tangan perihal kasus hukum ternyata masyarakat menilainya SBY banci.   "Dalih bahwa presiden tidak boleh melakukan intervensi justru direspons negatif oleh publik. Bahkan, kalau diperbandingkan dengan sikap dan posisi presiden dalam kasus Muhammad Nazaruddin, presiden dinilai mendua atau ambivalen. Khusus untuk menangkap Nazaruddin, presiden bisa mengeluarkan instruksi khusus kepada Polri, sehingga terbentuklah tim pemburu yang mencari Nazaruddin di sejumlah negara," kata dia.   Menurut Bambang, mengapa perhatian serupa tidak diberikan oleh presiden terhadap kasus lain? Misalnya penuntasan kasus Century, Mafia pajak, Wisma Atlit, Hambalang, dan lain-lain.   "Kalau benar bahwa sejumlah kasus itu belum mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya, presiden hendaknya tidak melakukan pembiaran. Presiden harus mempertanyakannya kepada masing-masing pimpinan institusi penegak hukum," jelasnya.   Maka, seandainya SBY tetap bersikap mendua, dapat disimpulkan bahwa SBY memang tidak memiliki kepedulian dalam hal penuntasan kasus hukum yang terkatung-katung selama ini.   "Jika presiden menunjukan sikap kritis kepada pimpinan institusi penegak hukum, setidaknya bisa meyakinkan publik bahwa presiden punya kepedulian. Kalau presiden terus minimalis seperti selama ini, presiden akan dinilai melakukan pembiaran," tukasnya.